Masalah Kemanusiaan di Sudan Selatan Makin Memburuk

JUBA, KOMPAS.com — Sudan selatan, kawasan semi-otonomi yang dilanda konflik antarsuku dan kelaparan, akan menghadapi situasi kemanusiaan yang memburuk pada tahun ini. Demikian menurut laporan badan kemanusiaan Norwegia, Kamis (11/3/2010).

Setelah beberapa kali ditunda, Sudan akan menyelenggarakan pemilu multipartai pertamanya dalam 24 tahun terakhir. Pemilu yang akan diadakan pada April mendatang ini merupakan salah satu unsur penting dari perjanjian perdamaian 2005. Perjanjian tersebut mengakhiri konflik lebih dari 20 tahun antara wilayah utara dan selatan.

Pada 9 Januari 2011, hanya beberapa bulan setelah pemilu itu, wilayah selatan menurut rencana akan menyelenggarakan referendum mengenai kemerdekaan. Menurut banyak pengamat, referendum ini diperkirakan akan menghasilkan sebuah negara baru Afrika.

Dewan Pengungsi Norwegia (NRC) mengatakan bahwa masyarakat internasional harus menjamin bahwa perjanjian perdamaian utara-selatan berhasil dilaksanakan.

Selain itu, masyarakat internasional harus membantu memperkuat usaha Pemerintah Sudan Selatan untuk mencegah pertumpahan darah kembali jika wilayah selatan menjadi sebuah negara merdeka.

"Pengungsian dan kebutuhan terhadap bantuan kemanusiaan akan terus meningkat tahun 2010 karena konflik di wilayah selatan," kata laporan itu.

"Kemampuan tanggap darurat harus segera ditingkatkan, baik dalam konflik-konflik di wilayah selatan, karena keamanan pangan yang memburuk, maupun karena adanya daerah yang memiliki sejarah sangat rawan konflik antara wilayah utara dan selatan," katanya.

Kemajuan dalam melaksanakan perjanjian tahun 2005 dinilai lambat. Pihak utara dituduh tidak memiliki kemauan politik untuk melaksanakan ketentuan-ketentuannya, sementara wilayah selatan tidak mampu melaksanakannya.

Tidak adanya persetujuan mengenai masalah-masalah penting dapat membawa pada pecahnya kembali konflik bersenjata. Masalah-masalah itu mencakup keputusan garis demarkasi yang tertunda lama antara perbatasan utara dan selatan serta bagaimana hasil pendapatan minyak akan dibagi setelah referendum.

Dewan pengungsi itu mengatakan, sementara mereka berusaha membantu pihak utara dan selatan Sudan untuk mengatasi hambatan-hambatan pada perjanjian perdamaian, masyarakat internasional harus menangani konflik suku selatan.

Para pengamat mengatakan, sekitar 2.500 orang tewas tahun lalu dalam pertempuran di selatan di antara daerah-daerah dari kelompok-kelompok etnik yang berbeda. Perseteruan itu sudah berlangsung sejak lama dan diperburuk oleh perang yang menyebabkan banyak masyarakat selatan mengangkat senjata.

Walaupun sekitar 187.000 orang mengungsi pada tahun 2008, lebih dari 390.000 orang meninggalkan rumah-rumah mereka tahun lalu. Sebagian besar karena perang antarsuku yang meningkat akibat kekurangan pangan dan pengabaian politik terhadap kelompok-kelompok etnik minoritas.

Laporan itu mendesak para pendonor untuk membantu memperkuat pemerintah semiotonomi Sudan selatan, yang tidak mampu menyelesaikan konflik-konflik di antara kelompok-kelompok etnik.

NRC mengatakan, 80 persen dari pelayanan kesehatan dan pendidikan diberikan oleh badan-badan bantuan internasional, yang tidak dapat dilanjutkan. "Kelemahan pemerintah dapat membuat ketegangan di wilayah yang tidak stabil itu meningkat," tambahnya.

Sekitar dua juta orang tewas dan empat juta orang mengungsi akibat perang utara-selatan. Hal ini merupakan salah satu dari sekian kejadian terburuk di Afrika.

Perdamaian antara utara dan selatan tampaknya menjadi hal penting bagi pembangunan perdamaian dan ekonomi di Afrika timur itu.