Logistik Belum Siap, Pemilu Sudan Mungkin Mundur

KHARTOUM, KOMPAS.com - Sudan mungkin menunda pemilu multi partai pertamanya dalam 24 tahun karena logistik terlambat dan ratusan ribuan nama hilang dari daftar pemilih sebelum pemungutan suara berlangsung.

Para pejabat Carter Center, Kamis, mengeluarkan sebuah laporan  yang mengatakan pemilihan presiden dan legislatif  Sudan yang menurut rencana diselenggarakan April tetap mengalami hambatan  di banyak bidang dan mendesak  Sudan mencabut larangan-larangan ketat terhadap pertemuan-pertemuan dan mengakiri perang di Darfur menjelang pemungutan suara itu. Pemilu menurut rencana akan dimulai di negara terluas Afrika itu  pada 11 April seperti yang ditetapkan dalam perjanjian perdamaian tahun 2005  yang mengakhiri perang saudara utara-selatan  yang telah berlangsung lebih dari dua dasawarsa. Sudan akan mempersiapkan beberapa pemilihan yang rumit  dengan paling tidak enam pemungutan suara yang berbeda  dengan menggunakan tiga sistem pemungutan yang berbeda pula.

Pemungutan suara yang menurut rencana semula sebelum Juli 2009, sudah ditunda beberapa kali. Carter Center, organisasi non-pemerintah yang didirikan mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter  yang bertujuan untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia, mengatakan persiapan Komisi Pemilihan Nasional Sudan  terlambat. "Dengan sejumlah penundaan dan perubahan dalam prosedur pemungutan suara, penundaan sebentar  dalam pemungutan suara mungkin diperlukan," kata lembaga itu dalam sebuah pernyataan.

"Carter Center sangat cemas bahwa daftar pemilih  terakhir  masih belum siap, dengan ratusan ribu nama masih hilang," katanya dan menambahkan ada laporan-laporan tentang ketidakcocokan  antara buku-buku  pendaftaran  dan registrasi pemilih elektronik pusat.

Anggota Komisi Pemilihan, Mukhtar el Assam, mengemukakan kepada Reuters  bahwa ia tidak melihat laporan itu, dan akan mempelajari penemuan-penemuannya sebelum memberikan komentar.

Departemen luar negeri AS juga melihat adanya hambatan-hambatan logistik dan politik pada persiapan-persiapan pemilihan Sudan, serta memperingatkan kemungkinan adanya penangguhan. "Penundaan pemilu mungkin akan menunda referendum bagi kemerdekaan wilayah selatan Januari 2011, yang dapat menimbulkan  kembali konflik yang rusuh," kata juru bicara  Departemen Luar Negeri AS  Mark Toner.

Laporan itu mengatakan sejumlah partai politik  menghadapi pengekangan  di media pemilihan dan peraturan-peraturan baru  yang memaksa mereka memberitahu tentang pertemuan-pertemuan sekalipun  di kompleks-kompleks mereka sendiri. "Kemampuan para kandidat  dan para pendukung untuk menyampaikan pandangan mereka  secara bebas, terbatas akibat undang-undang  yang bertentangan dengan perlindungan konstitusional Sudan," tambahnya.

Banyak partai politik mengusulkan pemilu  diundur, dengan mengatakan Sudan memerlukan waktu  untuk melakukan reformasi yang demokratis. Tetapi dua partai utama  di koalisi yang memerintah Sudan  menolak usulan itu. Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan, partai utama di Sudan Selatan, terutama khawatir karena setiap penundaan  dapat mengancam  referendum  Januari 2011 mengenai pemisahan diri wilayah selatan  seperti yang ditetapkan dalam perjanjian perdamaian tahun 2005.