Kuartet Kutuk Tindakan Israel
Pada 9 Maret lalu, Biden mengunjungi Israel dengan tujuan mendorong Israel-Palestina berunding kembali. Namun, saat Biden berada di Israel, pemerintahan Israel di bawah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana pembangunan perumahan di Tepi Barat.
Hal ini merupakan penolakan implisit terhadap keinginan AS, yang justru meminta Israel menunda pembangunan permukiman. Bagi Palestina, kelanjutan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat bukan sinyal baik bagi keseriusan perdamaian.
Pernyataan kuartet perdamaian (AS, Rusia, PBB, dan Uni Eropa) dibacakan Sekjen PBB Ban Ki-moon. Kuartet meminta Israel menghentikan semua aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina.
Kuartet itu pernah menyusun peace road map (peta jalan menuju damai). Namun, peta itu tak pernah ditapaki. Kuartet juga menyerukan agar Israel-Palestina segera memulai lagi perundingan damai untuk mencapai kesepakatan atas isu-isu yang bisa mengantarkan ke arah berdirinya negara Palestina dalam kurun waktu dua tahun.
Kuartet perdamaian menyampaikan pernyataan keras itu meskipun beberapa jam sebelumnya (Kamis malam lalu) Netanyahu melobi AS dengan menelepon Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton.
Netanyahu mengusulkan Hillary untuk membangun rasa saling percaya sebagai jalan keluar dari krisis hubungan AS-Israel, yang dipicu dengan pelecehan terhadap Biden. Di antaranya adalah Israel bersedia melakukan sejumlah langkah yang menunjukkan niat baik kepada Palestina di Tepi Barat. Namun, Netayahu tidak menyebut bentuk konkret dari niat baik tersebut.
Netanyahu dan Hillary juga sepakat bertemu di Washington DC di sela kongres kelompok lobi Yahudi di AS (AIPAC). Sebaliknya, Hillary menyampaikan kepada Netanyahu bahwa utusan khusus AS, George Mitchell, akan mengunjungi Israel hari Minggu (21/3) untuk menggalang perundingan tidak langsung Israel-Palestina.
Kunjungan Mitchell ke Israel, sedianya pada hari Senin lalu, ditunda menyusul krisis hubungan AS-Israel. Mitchell dijadwalkan bertemu Netanyahu hari Minggu sebelum Netanyahu berangkat ke AS.
Harian Israel Haaretz mengutip Dubes Israel untuk AS Michael Oren mengungkapkan, Israel setuju menunda rencana pembangunan 1.600 unit rumah baru di Jerusalem Timur.
Oren mengungkapkan, Pemerintah Israel menanggapi serius tuntutan Hillary dalam percakapan telepon Jumat malam pekan lalu dengan Netanyahu, antara lain penghentian pembangunan permukiman. Netanyahu melakukan sidang kabinet menanggapi tuntutan AS itu.
Media massa Israel juga mengungkapkan, AS meminta Netanyahu memecat Menteri Dalam Negeri Israel Eli Yishai dari partai Ortodoks Shas. Eli Yishai dianggap bertanggung jawab atas pengumuman rencana membangun 1.600 unit rumah baru itu.
Netanyahu menolak permintaan itu. Pemecatan Eli Yishai bisa membuat pemerintahan koalisi Netanyahu ambruk. Partai Shas memiliki 11 kursi dari 120 kursi Knesset. Jika partai Shas mundur dari koalisi Netanyahu, dominasi koalisi Netanyahu di Knesset turun drastis, dari 74 kursi milik koalisi Netanyahu menjadi 63 kursi.
Meski hubungan AS-Israel mengalami krisis, popularitas Presiden AS Barack Obama di Israel cukup tinggi. Jajak pendapat yang diadakan harian Haaretz pekan ini menunjukkan, 48 persen responden meminta Pemerintah Israel membekukan pembangunan permukiman di Jerusalem sebagai jalan keluar dari krisis hubungan dengan AS.
Sekitar 41 persen responden menyatakan setuju Israel memenuhi tuntutan AS dengan menghentikan pembangunan permukiman Yahudi di Jerusalem hingga berakhir perundingan Israel-Palestina.
