Pengusaha Diminta Ciptakan Rokok yang Menyehatkan
MALANG, KOMPAS.com — Wali Kota Malang Peni Suparto meminta para pengusaha rokok segera mencari terobosan baru untuk menjamin kesehatan para perokok aktif tidak terganggu. "Setelah ramai-ramai fatwa rokok haram karena dianggap merugikan, pengusaha harus segera memutar otak bagaimana caranya menciptakan rokok yang tidak merusak kesehatan, justru menyehatkan," kata Peni ketika ditanya soal adanya kemungkinan pabrik rokok kolaps sebagai dampak adanya fatwa haram merokok.
Ia mengakui, pabrik rokok di wilayah Kota Malang cukup banyak dan mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak pula. Kalau fatwa haram itu ditindaklanjuti masyarakat dan pabrik rokok kolaps, bagaimana nasib buruh pabrik rokok.
Oleh karena itu, menurut dia, pengusaha harus tanggap dan segera mencari terobosan baru bagaimana para perokok ini tidak dirugikan dan sebaliknya justru diuntungkan.
Ia mengakui, sampai sekarang dirinya belum pernah tahu adanya rokok yang justru menyehatkan para perokok. "Kalau penelitian dan percobaan dilakukan terus-menerus, saya yakin pasti akan ditemukan formula baru yang tidak merugikan," kata Peni.
Untuk menemukan formula baru, ungkap dia, memang tidak mudah dan membutuhkan waktu lama, tetapi kalau tidak pernah dicoba juga tidak akan ada hasilnya. Kalau pengusaha rokok gulung tikar, bagaimana nasib ribuan buruh dan keluarganya yang selama ini menggantungkan hidupnya pada pabrik rokok.
Sementara itu, salah seorang perokok berat, Ardiansyah, mengatakan, fatwa haram merokok yang dikeluarkan Muhammadiyah tersebut tidak akan mampu membendung kebiasaan merokok bagi pencandu rokok. "Bagi saya, merokok sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Saya kok simpel saja, bagi yang suka merokok ya silakan saja merokok, bagi yang tidak suka ya jangan merokok, toh tanpa fatwa haram pun masyarakat sudah bisa memilih," katanya.
Sebelum keluarnya fatwa haram merokok dari Muhammadiyah, sejumlah pabrik rokok, khususnya golongan III (kecil), yang beroperasi di Kota Malang sudah "kembang kempis" karena adanya kenaikan harga pita cukai yang tak terbeli.
