Gorila Kongo Dikawal Pasukan PBB

NEW YORK, KOMPAS.com - Sembilan gorila akan mendapatkan pengawalan istimewa dari pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sedang bertugas di wilayah Republik Demokratik Kongo (DRC) yang bergolak.

Keterangan dari Pusat Media Markas Besar PBB, di New York, Selasa, menyebutkan, tiga gorila muda dari Goma di Propinsi Kivu Utara dan enam gorila remaja dari negara tetangga Kongo, Rwanda, akan menempati lingkungan mereka yang baru di sebuah hutan lindung di RD Kongo. Kesembilan gorila itu, yang semuanya sudah menjadi yatim piatu, akan dibawa oleh para prajurit Baret Biru (pasukan perdamaian PBB) ke tempat baru mereka di Taman Nasional Tayna dengan pesawat.

Dilibatkannya Baret Biru dalam operasi pemindahan para gorila muda itu merupakan permintaan dari dua organisasi peduli nasib gorila, yaitu Congolese Institute for Nature Conservation (ICCN) dan Diane Fossey Gorilla Fund.

Naik Pesawat
Pemindahan primata dengan transportasi darat dianggap para ilmuwan akan terlalu sulit dan bisa membuat gorila menjadi trauma.
Karena itu, dipilihlah opsi pemindahan melalui udara. Selama di pesawat, para gorila akan didampingi oleh sejumlah dokter hewan dan asisten mereka.

Keterlibatan Baret Biru itu sendiri secara resmi diumumkan di ibu kota Kongo, Kinshasha, oleh kepala misi PBB di Kongo (MONUC), Alan Doss. "Perduli terhadap bumi bukan hanya tugas pemerintah. Pemindahan hewan-hewan ini akan membantu proses pengembalian populasi maupun memperbaiki ekosistem yang rusak seperti rusaknya populasi manusia karena perang dan kekerasan," kata Doss.

Baru-baru ini, Badan PBB untuk Program Lingkungan (UNEP) dan Interpol memperingatkan bahwa populasi gorila akan hilang di sebagian besar Lembah Kongo Raya di Afrika tengah dalam 10 hingga 15 tahun mendatang jika habitat primata itu tidak dilindungi. Di Kongo, Rwanda dan Uganda, saat ini hanya terdapat 750 gorila hutan dan 5.000 gorila dataran timur yang masih hidup kawasan hutan.

Pasukan penjaga perdamaian PBB di Kongo (MONUC), saat ini memiliki sekitar 5.500 tentara dan 500 pemantau militer dari puluhan negara, termasuk Indonesia. Pasukan diturunkan di wilayah itu berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB tahun 1999, untuk memantau pelaksanaan perjanjian Lusaka tahun 1999, yakni kesepakatan gencatan senjata antara Kongo dengan kelima negara di kawasan Afrika tengah yaitu Zimbabwe, Angola dan Namibia.

Republik Demokratik Kongo (DRC), untuk membedakan dengan  negara tetangganya Republik Kongo, merupakan negara yang telah bertahun-tahun dilanda perang saudara. Dalam lima tahun terakhir, konflik yang terus bergejolak di negara bekas jajahan Belgia tersebut, melibatkan tentara Pemerintah DRC, yang didukung Zimbabwe, Angola dan Namibia, dengan milisi pemberontak yang didukung Rwanda dan Uganda.