Kutai Timur Perketat pengawasan Hutan

SANGATA, KOMPAS.com - Pemkab Kutai Timur kini memperketat pengawasan hutan karena jumlah lahan kritis terus meluas akibat berbagai aktifitas, antara lain peladang liar dan pembalakan kayu ilegal.

"Kabupaten Kutai Timur dengan luas kurang lebih sama dengan Provinsi Jawa Barat memiliki bio-diversity (keanekaragaman hayati) luar biasa sehinggga harus dijaga, apalagi terdapat Taman Nasional Kutai (TNK)," kata Kepala Dinas Kehutanan Kutai Timur Zulkifli Syachroen di Sangata, Jumat (9/4/2010).

Ia mengakui, dengan luas kawasan hutan mencapai 3,030 juta hektar yang merupakan 84,78 persen dari total wilayah maka perlu dukungan semua pihak terkait dalam program pengawasan hutan di Kutai Timur.

"Meskipun dengan berbagai keterbatasan serta kawasan yang dijaga begitu luas, kami tetap menjaga hutan sebagai aset negara dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak," imbuh dia.

Dengan pesatnya pembangunan dan pertumbuhan daerah maka aktifitas pembukaan lahan dan pembabatan hutan juga cenderung meningkat namun berjanji akan melaksanakan tugas pengawasan secara profesional.

"Siapapun akan kita tindak apabila terindikasi melakukan perusakan hutan," katanya.

Selain melakukan pengawasan, pihaknya juga akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan rehabilitasi lahan serta reboisasi.

Program reboisasi itu melibatkan sejumlah perusahaan yang ada di Kutim, khususnya di kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) mengingat beberapa kawasan konservasi yang total luasnya 198.000 Ha itu banyak yang kritis.

Program reboisasi dan rehabilitasi yang melibatkan sejumlah perusahaan baik pada sektor Migas, sektor pertambangan batu bara dan perkebunan sawit itu melalui forum Mitra TNK.

"Selain program Mitra TNK, sudah tentu melalui program penghijauan dari pusat, yakni bantuan dana DR (dana reboisasi).

Kawasan hutan di Kutai Timur termasuk daerah paling rawan terjadi perusakan lingkungan karena di dalam perut bumi Kutai Timur menyimpan deposit batu bara mencapai 5,35 miliar ton.

Sebagian potensi itu telah diekploitasi oleh beberapa perusahaan pemegang KP (kuasa penambangan) dan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara), antara lain PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Indominco Mandiri.