SEOUL, KOMPAS.com - Korea Selatan Jumat (9/4/2010) mengimbau Korea Utara untuk mengembalikan keputusan memutus perjanjian wisata lintas-perbatasan, dan mengatakan negara komunis itu melanggar kontrak-kontrak bisnis dan norma-norma internasional.
Korut Kamis malam mengumumkan, kesepakatannya dengan perusahaan Korsel, Hyundai Asan, tidak berlaku lagi dan pihaknya mempersilakan mitra baru yang tak disebutkan untuk mengambil alih kunjungan-kunjungan wisata ke Gunung Kumgang, di pantai timur negara itu.
Pyongyang mengatakan, pihaknya akan membekukan beberapa properti milik Seoul di tempat wisata yang indah tersebut, dan mengusir beberapa petugas Korea Selatan.
Pengumuman itu kemudian menimbulkan ketegangan hubungan-hubungan antar-Korea, yang telah tegang setelah terjadinya ledakan kapal perang Korea Selatan yang karam di dekat perbatasan laut kedua negara pada 26 Maret.
Korut yang dihantam sanksi-sanksi telah mendesak pemerintah Seoul untuk mencabut larangan kunjungan wisatanya, yang menghasilkan puluhan juta dolar per tahun bagi negara yang miskin itu.
Seoul menghentikan kunjungan itu pada Juli 2008, setelah tentara Korut menembak seorang ibu rumah tangga Korsel.
"Pemerintah menyatakan penyesalan yang dalam atas pernyataan Korut itu," kata juru bicara kementerian unifikasi Chun Hae-Sung.
"Tindakan sepihak seperti itu, melanggar bukan hanya kontrak-kontrak di antara para praktisi bisnis dan pihak yang berwenang Korut dan Korsel, tapi juga norma-norma dan praktek internasional, yang harus segera ditarik."
Korut juga mengancam akan memeriksa kembali kawasan industri bersamanya dengan Korsel di Kaesong, yang terletak tak jauh di utara perbatasan jika hubungan-hubungan mereka tidak diperbaiki pemerintah Seoul, yang disebutnya sebagai bersikeras untuk berkonfrontasi.
Kedua proyek itu dikembangkan Hyundai Asan sebagai simbol penyatuan kembali kedua bangsa. Perusahaan itu menyeru kedua pihak untuk bersikap tenang.
"Kami menyerukan pihak yang berwenang pada kedua pihak untuk melakukan pembicaraan yang tulus dan bergerak ke arah dilanjutkannya kembali kunjungan-kunjungan wisata itu, secepat mungkin," katanya di dalam satu pernyataan.
Sekitar 42.000 warga Korut bekerja pada 110 pabrik yang didanai Korsel di Kaesong, yang seperti pada Kumgang menjadi sumber yang sangat berharga bagi devisa Korut.
Korsel menuntut dibuatnya perjanjian-perjanjian yang menjamin keselamatan para pengunjung, dan pembentukan penyelidikan bersama mengenai kasus penembakan dan menuntut permintaan maaf Korut atas pembunuhan ibu rumah tangga itu.
Korut mengatakan, pihaknya telah memberikan jaminan keselamatan tersebut. Profesor Yang Moo-Jin dari Pengkajian Korut Universitas Seoul mengatakan, Korut mungkin akan menyita aset yang dimiliki Hyundai Asan dan menutup Kaesong.
"Jika Korsel tetap memelihara kebijakannya demi hubungan-hubungan antar-Korea dan harus patuh kepada masalah nuklir Utara, hubungan-hubungan mereka akan terus memburuk dan kembali ke era konfrontasi Perang Dingin," kata Yang kepada AFP.
Profesor Universitas Dongguk, Kim Yong-Hyun, juga mengatakan, hubungan kedua negara akan terus berlangsung tegang.
"Jika Korut ditemukan terlibat dalam karamnya kapal Korsel, ketegangan akan makin meningkat dan pertukaran lintas-perbatasan akan ditutup sepenuhnya."
Seoul sejauh ini tidak menuduh Pyongyang terlibat dalam karamnya kapal perang itu, 26 Maret lalu, yang penyelidikannya dihentikan.
Kunjungan ke Gunung Kumgang dimulai sejak 1998. Hampir dua juta warga Korsel mengunjungi tempat wisata itu selama dasawarsa terakhir, dan bisnis tersebut telah mendatangkan penerimaan sekitar 487 juta dolar kepada Korut.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang