Nama SJ muncul dalam pertemuan antara Komisi III (bidang Hukum) DPR dan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji, Kamis di Jakarta. Benny K Harman, Ketua Komisi III DPR, menyebut SJ adalah mantan diplomat dan dekat dengan mantan petinggi Polri, MP.
Anggota Komisi III DPR, Chairuman Harahap, menyatakan, SJ adalah Syahril Johan (Kompas, 9/4). Syahril Johan tercatat bertugas di Australia.
Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan HAM, di Jakarta, Sabtu (10/4), menyatakan, dari pantauan Imigrasi, ada sejumlah nama ”SJ” yang meninggalkan Indonesia dalam waktu dekat. ”Namun, ada SJ yang tercatat pergi ke Singapura, lalu Malaysia, dan Australia. Apakah SJ ini yang dimaksudkan, kami belum tahu,” katanya lagi.
Patrialis mengatakan, SJ yang tercatat bergerak ke Australia itu meninggalkan Tanah Air ketika dugaan makelar kasus yang melibatkan mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Gayus HP Tambunan ramai dibicarakan. Namun, dia tak ingat kapan waktu pastinya.
Secara terpisah, Sabtu di Jakarta, Direktur Penindakan Ditjen Imigrasi Muchdor menjelaskan, saat ini Imigrasi memantau perlintasan dua orang yang namanya mirip SJ. ”Tetapi, hingga saat ini belum ada permintaan cekal (cegah dan tangkal) dari Polri, baik secara resmi melalui surat atau lisan,” ungkapnya.
Dua nama yang dipantau Imigrasi adalah Syahril Syah Johan dan Syahril Djohan. ”Dua nama yang mirip-mirip. Salah satunya Syahril Djohan, tetapi menggunakan huruf dj bukan j. Kita belum bisa memastikan yang mana yang dimaksud,” ujarnya.
Menurut Muchdor, Syahril Djohan terdeteksi pergi ke Australia pada 27 Februari 2009. Namun, ia kembali ke Indonesia pada 1 November 2009 dari Belanda. Syahril Syah Johan terdeteksi terakhir kali bepergian ke Kuala Lumpur pada 13 Desember 2009 dan hingga kini belum terdeteksi kembali ke Indonesia.
Persoalannya, imbuh dia, Imigrasi belum mengetahui apakah dua nama yang dicurigai memang SJ yang dimaksud atau bukan. Imigrasi masih menunggu data lain berupa alamat dan tanggal lahir SJ dari kepolisian. ”Tanggal lahir itu penting untuk tahu mana yang benar,” ujar Muchdor.
Menanggapi munculnya inisial SJ dan MP dalam pertemuan di Komisi III DPR, Satuan Tugas Gabungan Mabes Polri dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum segera memanggil Susno untuk dimintai keterangan atas informasi yang disampaikan.
”Kita menjunjung asas praduga tidak bersalah. Tak bisa serta-merta kita mencekal, apalagi menangkap SJ dan MP. Polisi tak akan menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Bisa-bisa setiap nama atau inisial yang disebut sembarangan ditangkap,” jelas Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Edward Aritonang, Sabtu di Jakarta.
Aritonang belum berkomentar banyak tentang nama Syahril Johan atau Makbul Padmanegara, yang adalah mantan pejabat, terkait keterangan Susno di DPR.
Sebaliknya, Sabtu di Jakarta, Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana, mengatakan, Satgas akan memanggil orang yang terkait sosok SJ dan MP.
Lembaga monitoring HAM Imparsial meminta pemerintah tidak sekadar menangani dugaan makelar kasus secara hukum, tapi juga harus berani melakukan pembenahan pemerintahan secara struktural dan sistemik. ”Kasus macam yang sekarang ramai ini bukan hal baru. Sudah lama ada. Tetapi selama ini terus terjadi dan berulang,” ujar Al Araf dari Imparsial di Jakarta, Jumat.