Investasi Rp 10.000 Triliun

Tampaksiring, Kompas - Pemerintah membutuhkan investasi Rp 10.000 triliun selama lima tahun untuk mendukung perekonomian tumbuh 7 persen-7,7 persen setidaknya pada akhir 2012. Namun, sejauh ini belum ditemukan cara yang tepat untuk bisa memperoleh dana investasi itu.

Upaya mencari cara yang tepat menjadi inti pembahasan bidang ekonomi dalam Rapat Kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dengan gubernur dan ketua DPRD se-Indonesia serta sejumlah elemen masyarakat di Istana Tampaksiring, Bali, 19-21 April.

Wakil Presiden Boediono saat memberikan pandangan seusai penyampaian hasil kelompok kerja (pokja) di Tampaksiring, Rabu (21/4), menyatakan belum sepenuhnya dihasilkan rencana aksi yang dapat dilaksanakan pada bidang perekonomian. Namun, persoalan termasuk hambatan bagi investasi teridentifikasi untuk ditindaklanjuti.

”Laporan akhir yang merangkum hal-hal pokok ini suatu kemajuan meskipun belum pada tingkat action plan yang benar-benar dapat kita laksanakan langsung pada hari ini. Ini karena sifat kompleksitas masalahnya,” ujar Wapres.

Rapat kerja tiga hari itu selain dihadiri semua menteri, gubernur, dan ketua DPRD provinsi se-Indonesia, hadir pula semua direktur utama BUMN, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, kalangan pelaku usaha, dan pakar teknologi.

Para pemimpin yang turut hadir dalam sesi pleno mencapai 226 peserta dan berlangsung terbuka. Kegiatan pokja dilakukan dalam forum tertutup.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa memaparkan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan merata butuh kebijakan yang sinergis antara pusat dan daerah. Secara umum dibutuhkan kebijakan untuk membangun sektor unggulan dan klaster demi peningkatan nilai tambah, memastikan terurainya sumbatan (debottlenecking) masalah infrastruktur, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta mengembangkan kawasan ekonomi khusus dengan insentif.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi itu, investasi harus digenjot. Pertumbuhan investasi hingga 12,1 persen pada tahun 2014 antara lain akan didorong dengan pembenahan koordinasi untuk menghilangkan egosektoral. Pembiayaan jangka panjang perlu didukung penurunan suku bunga riil serta optimalisasi sumber pendanaan alternatif, seperti Jamsostek dan Asuransi Dana Pensiun.

Investasi juga perlu dipacu dengan memperbanyak kawasan unggulan. Terkait peningkatan kualitas, investasi perlu diarahkan pada pengembangan inovasi baru dan menekan dampak lingkungan.

Menko Perekonomian menjelaskan, investasi Rp 10.000 triliun dalam lima tahun itu diharapkan 50 persennya berasal dari swasta nasional ataupun asing. Investasi di bidang infrastruktur sebesar Rp 1.500 triliun antara lain akan digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik 15.000 megawatt, pembangunan/perbaikan 20.000 kilometer jalan, perluasan pelabuhan-pelabuhan utama, dan pembangunan pelabuhan baru yang terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus.

Penyelesaian dry port tahun 2010 serta pembangunan trek ganda angkutan batu bara dan komoditas lainnya di Sumatera dan Kalimantan mulai tahun 2011 juga termasuk dalam investasi infrastruktur prioritas. Terkait itu, kapasitas angkut kereta api trans-Sumatera, Jawa, dan Kalimantan juga menjadi fokus.

Implementasi

Menurut Wapres Boediono, sebagian rumusan hasil kerja pokja perekonomian pada rapat kerja (raker) kali ini sudah tercakup dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 yang sebelumnya dihasilkan pada raker KIB II dengan para gubernur di Istana Cipanas, Februari. Raker di Istana Tampaksiring merupakan kelanjutan dari raker Cipanas.

Sebagian dari rumusan pokja ekonomi yang lain, ujar Wapres, juga sudah tercakup dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, sementara sebagian lagi belum tercakup dalam program pemerintah.

”Jadi, memang pekerjaan berikutnya mencoba untuk merinci menjadi langkah-langkah yang lebih tegas dan tajam dari usulan tadi,” ujar Wapres.

Wapres mengingatkan, implementasi menjadi penentu apakah raker ini berguna atau tidak. Untuk itu, Wapres menyarankan setiap daerah membentuk unit khusus yang ditunjuk gubernur untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan penanggung jawab program di tingkat pusat. Dengan demikian, komunikasi akan berjalan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring.

Saat menutup raker, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan para penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya tetap optimistis dalam memandang permasalahan dan tantangan dalam pembangunan, termasuk di bidang perekonomian.

Di Jakarta, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menyatakan, apa pun hasil dari rapat-rapat yang diselenggarakan kabinet tersebut, jauh lebih penting implementasinya. Selama menteri sulit berkoordinasi satu dengan lainnya serta kepentingan sektoral masih kuat, semua itu juga tidak akan jalan sebagaimana diharapkan.

Ia menyarankan supaya Presiden Yudhoyono sendiri yang memimpin langsung implementasi dari semua program dan targetnya itu. Targetnya ditetapkan, diawasi pelaksanaannya, dan ditagih menterinya, apa yang sudah dilakukan. (Day/DIS)