PWNU Jatim Kirim Surat Penolakan

Rapat pembahasan komisi D di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulsel, Kamis (25/3/2010). Pembahasan rapat komisi berlangsung di beberapa tempat dan di bagi menjadi 5 Komisi (A,B,C,D,E). (TRIBUN TIMUR/ABBAS SANDJI)

SURABAYA, KOMPAS.com - Hari ini, Kamis (22/4/2010), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengirimkan surat penolakan susunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dalam surat tersebut, PWNU Jawa Timur meminta adanya perombakan susunan kepengurusan dan disesuaikan kembali dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

"Pengajuan surat ini demi keselamatan dan kebaikan Nadhlatul Ulama (NU) selanjutnya. Susunan PBNU saat ini tidak sah. Kami berharap Rais Aam dan Ketua Umum PBNU bersedia mengundang rapat kembali untuk memperbaiki susunan kepengurusan PBNU dengan menghadirkan anggota formatur yang dipilih dari dan oleh peserta muktamar," ujar Wakil Rais Syuriah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim KH Agoes Ali Masyhuri, di Surabaya.

Menurut KH Agoes Ali, rapat harus kembali digelar untuk membahas dan mengesahkan perubahan kepengurusan agar sesuai dengan AD/ART, mulai dari keanggotaan yang tak melanggar pasal rangkap jabatan dan sebagainya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Korea Selatan Soroti Keamanan Bali, Minta Warganya Hati-hati Pilih Destinasi

BEM UI Demo di Jakarta Hari ini, Serukan Tolak Militerasasi

Trump Singgung Proposal 10 Poin Iran Saat Umumkan Gencatan Senjata, Apa Isinya?

Gencatan Senjata Iran-Amerika Cakup Lebanon, Israel Dilarang Serang

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com