Anas: Menkeu Jangan dari Parpol
JAKARTA, KOMPAS.com — Hampir semua sepakat bahwa pengganti Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan harus segera ditentukan. Namun, tak semua sepakat sosok yang cocok haruslah berasal dari kalangan profesional atau partai politik.
Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum menyarankan agar SBY memilih sosok yang bukan berasal dari kalangan partai politik.
"Kami cenderung menyarankan agar (menkeu) bukan dari kalangan parpol tapi dari non-partai. (Sosok yang) profesional, punya kompetensi, jujur, lurus, tapi bisa melakukan komunikasi politik dengan partai-partai," ungkapnya dalam diskusi mingguan, Polemik, Sabtu (8/5/2010).
Menurut Anas, bukan dari parpol tidak serta merta berarti sosok ini tak ahli dalam berkomunikasi politik. Dia yakin ada sosok pengganti Menkeu yang mampu menjalankan fungsi komunikasi politik dengan baik. Namun, siapa orangnya, Anas mengatakan itu adalah hak prerogatif Presiden SBY. Hal senada juga dilontarkan oleh kalangan usaha.
Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismet Hasan Putro menyatakan, kalangan dunia usaha tidak menghendaki pengganti Menkeu berasal dari partai politik. "Kalau boleh, suarakan pelaku pasar yang sangat peka dengan IHSG dan nilai tukar rupiah. Figur itu tak boleh menjadi alat perpanjangan tangan parpol atau bandar parpol," tuturnya.
Jika kekhawatiran itu terjadi, maka menkeu akan mudah kehilangan otoritas dan kredibilitasnya. Namun, Ismet yakin bahwa SBY akan memilih sosok yang teduh dan minim pro-kontra serta tidak menjadi alat representasi parpol.
Berbeda dengan keduanya, pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Mutahdi, mengatakan tak perlu muncul dikotomi antara kubu parpol dan non-parpol. Pasalnya, ada sosok yang walaupun berasal dari partai, dia tetaplah profesional.
"Yang jadi persoalan apakah kalangan profesional itu jadi kuda troya kepentingan politik tertentu atau tidak? Kalau mampu ambil jarak, menurut saya, kalangan itulah yang harus dinominasikan. Tapi kalau kalangan profesional yang jadi kandidat kuat justru rentan menjadi titipan, itu juga akan membuat sulit Kemenkeu ke depan," ungkapnya.
