Aburizal Bantah Ada Politik Transaksional
Jakarta, Kompas
Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Zainal Arifin Mochtar dan Yanuar Rizky dari Indonesia Corruption Watch (ICW) secara terpisah kemarin melontarkan soal politik transaksional itu. ”Kami mencium kembalinya Golkar ke Demokrat sebagai bagian dari politik transaksional. Publik patut khawatir, kasus-kasus yang mulai dibuka, seperti pajak, Lapindo, suap cek perjalanan, dan berbagai kasus yang membuka borok elite, akan kembali tertutup,” kata Yanuar.
Aburizal Bakrie kemarin juga membantah mundurnya Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan karena dirinya. ”Ada tuduhan di berbagai media massa bahwa Sri Mulyani turun karena Ical (Aburizal) ingin naik (menjadi ketua harian sekretariat bersama). Itu semua tidak benar, tidak ada hubungannya,” katanya saat membuka Seminar Peran Pemuda dalam Pilkada di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
Aburizal menegaskan, mundurnya Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan merupakan pilihannya sendiri. Semua pihak harus menghormati pilihan Sri Mulyani yang akan menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Mundurnya Sri Mulyani membuat kalangan pelaku pasar keuangan diliputi rasa khawatir. Itu berarti dua jabatan penting sektor keuangan yang mesti segera diisi, yakni Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Pengangkatan wakil menkeu juga sampai saat ini belum terdengar lagi kabarnya.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga menyatakan, mundurnya Sri Mulyani tidak berhubungan dengan pembentukan sekretariat bersama dan penetapan Aburizal sebagai ketua harian. ”Ini tidak ada kaitannya dengan mundurnya Sri Mulyani karena sudah direncanakan sejak lama. Baru terlaksana karena terganjal masalah Bank Century,” ujarnya seusai diskusi di Jakarta.
Ia menegaskan, sekretariat bersama dibentuk untuk memperkukuh dan mengefektifkan koalisi. Bukan hanya untuk memperbaiki hubungan bilateral Partai Demokrat dan Golkar.
Aburizal mengatakan, forum koalisi dibentuk untuk mengamankan pemerintahan agar dapat menyelesaikan tugas hingga 2014. Forum koalisi itu juga tidak bertujuan menyamakan pandangan partai-partai politik anggota koalisi karena hal itu justru bertentangan dengan prinsip demokrasi. ”Penyamaan pandangan hanya pada hal-hal yang prinsipiil, seperti pembahasan APBN, yang menyangkut keberlanjutan pembangunan,” katanya.
Pasca-pembentukan sekretariat bersama, katanya, partai-partai koalisi memiliki peluang mengintervensi kebijakan pemerintah. Menurut Aburizal, setiap kebijakan yang akan diambil pemerintah harus didiskusikan terlebih dahulu dengan partai-partai koalisi sebelum ditetapkan.
Direktur Pukat Zainal Arifin Mochtar dan Yanuar Rizky dari ICW kemarin menyatakan kecewa kepada Partai Golkar. ”Kita kecewa karena semakin jelas bahwa yang mereka perjuangkan bukanlah kebenaran, melainkan kepentingan. Begitu kepentingan terpenuhi, selesai semuanya. Golkar yang sebelumnya bersemangat,” kata Zainal.
Demikian juga sebaliknya, kata Yanuar, kasus-kasus terkait pajak elite Golkar dan kasus Lapindo, yang semula diduga dimunculkan kubu Demokrat untuk melemahkan sikap kritis Golkar, juga dikhawatirkan menghilang.
”Padahal, kasus pajak ini sudah mulai terbuka dan harus dilanjutkan. Jika tidak, kepercayaan kepada pemerintah semakin jatuh karena menguatkan kecurigaan publik tentang adanya transaksi politik. Tak hanya kasus pajak Bakrie, yang sempat diributkan, semua soal pajak ini harus dibuka,” kata Yanuar.
Adapun politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Gayus Lumbuun, mengaku tidak kaget dengan perubahan politik di tubuh Golkar. ”Perubahan proses politik itu bisa diramalkan sejak lama. Yang penting sekarang mendorong proses hukum jalan terus,” ujarnya.
Rujuk politik antara Partai Demokrat dan mitra koalisi, terutama Partai Golkar, diduga juga akan memperlemah usaha usulan penggunaan hak menyatakan pendapat yang tengah digalang sejumlah anggota DPR. Golkar sepertinya menutup hak menyatakan pendapat. Pendapat itu setidaknya diungkapkan peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanudin Muhtadi, dan politisi PDI-P, Maruar Sirait.
