Partai Koalisi Konsolidasi

Jakarta, Kompas - Setelah membentuk sekretariat gabungan, sejumlah partai koalisi pendukung pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Partai-partai koalisi tersebut nantinya berpeluang mengintervensi kebijakan yang akan diambil pemerintah.

Pertemuan perdana sekretariat gabungan (setgab) partai-partai koalisi itu digelar Jumat (14/5) sore di sebuah rumah di Jalan Diponegoro 43, Jakarta. Pertemuan dipimpin langsung oleh sekretaris setgab Syarif Hasan (Partai Demokrat) dan dihadiri delapan perwakilan partai anggota koalisi.

Mereka adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi dan Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan, Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar, serta Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal yang juga mewakili PKB.

Rapat tertutup yang berlangsung lebih dari satu jam itu salah satunya membahas agenda partai-partai koalisi untuk tiga bulan ke depan. ”Kami melakukan rapat pertama di kantor baru kami untuk sharing dan adaptasi. Kami juga akan menetapkan jadwal rencana tiga bulan ke depan,” kata Syarif tanpa menjelaskan secara detail rencana kerja sekretariat koalisi itu.

Dalam pertemuan itu pun dibahas rencana untuk menjelaskan kepada publik mengenai mekanisme, wewenang, dan tanggung jawab setgab. Sebab, selama ini terjadi perdebatan tentang fungsi sekretariat. ”Selasa depan, Pak Ical (Aburizal Bakrie, ketua setgab) akan menjelaskan semuanya kepada publik,” ujarnya.

Menurut Syarif, tugas setgab hanyalah fasilitator komunikasi antarfraksi, antara fraksi dan partai, serta partai dengan pemerintah. Tujuannya agar semua program prorakyat yang dicanangkan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik.

Marwan menambahkan, semua fraksi partai anggota koalisi akan diminta membuat daftar masalah serta program kerja di DPR. Masalah fundamental dan strategis nantinya akan dibahas terlebih dahulu oleh setgab sebelum diumumkan kepada publik. Setiap kebijakan pemerintah yang dianggap penting juga akan dibahas oleh partai koalisi sebelum ditetapkan pemerintah.

Meski demikian, baik Syarif maupun Marwan menegaskan, setgab tetap memprioritaskan mekanisme checks and balances.

Sehari sebelumnya, Syarif Hasan juga mengatakan, setgab koalisi bukanlah tempat kesepakatan politik. Bukan pula ditujukan untuk menyatukan pendapat, tetapi diharapkan ada kesatuan pendapat. ”Supaya partai koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tetap berada dalam komitmennya,” katanya

Kroni kapitalisme

Dalam diskusi di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Arief Budimanta berpendapat, pembentukan setgab koalisi itu merupakan model baru kroni kapitalisme pada era reformasi. ”Ini adalah new model crony capitalism yang sebenarnya pernah terjadi pada era pemerintahan Soeharto. Saat itu Golkar punya peranan besar,” katanya.

Pengukuhan koalisi partai pendukung pemerintahan itu akan mempertajam dikotomi oposisi dan koalisi pemerintah di parlemen. Arief menyebutnya sebagai kutub prorakyat dan kutub prokekuasaan.

Keberadaan setgab justru dinilai sebagai ancaman demokrasi dan demokratisasi. ”Proses demokrasi yang kaitannya dengan kesetaraan dan keterbukaan tidak akan terwujud. Karena akan ada satu kelompok yang mengetahui informasi (kebijakan pemerintah) lebih dulu, lebih banyak, dan lebih dalam dibandingkan kelompok lain,” ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Maswadi Rauf menegaskan, pembentukan setgab merupakan konsekuensi dari sistem politik Indonesia yang multipartai. Kebijakan pemerintah bisa lebih efektif apabila didukung partai-partai koalisi. (OSA/NTA)