Subsidi BBM bagi Angkutan Nelayan
Adapun kelompok konsumen lainnya, menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, sebaiknya tidak mendapat BBM bersubsidi.
”Mereka harus bantu pemerintah berhemat,” kata Hatta di Jakarta, Senin (31/5).
Hatta mengakui, pemerintah tidak mungkin menetapkan pengurangan konsumsi BBM bersubsidi secara tiba-tiba tanpa distorsi.
Oleh karena itu, pemerintah tetap mengkaji beberapa ide dan masukan yang mengemuka di masyarakat, antara lain penggunaan smart card pada kendaraan yang boleh mendapat BBM bersubsidi dan kajian soal mobil mewah.
Hatta menegaskan, ia tidak setuju pemberian subsidi melalui harga jual BBM. Alasannya, skema ini menyebabkan kebocoran ke berbagai sektor.
Pada tahun 2010, pemerintah memperkirakan volume subsidi BBM bersubsidi sebanyak 34,5 juta kiloliter. Untuk menutup subsidi tersebut, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sekitar Rp 143,79 triliun.
Dari subsidi energi itu, sebesar Rp 89,21 triliun dialokasikan untuk subsidi BBM dan Rp 54,5 triliun untuk subsidi listrik.
Volume BBM bersubsidi merupakan salah satu faktor yang wajib diwaspadai pemerintah karena merupakan salah satu penyebab besaran defisit APBN.
Peningkatan volume konsumsi BBM domestik sebesar 0,5 juta kiloliter berpotensi menambah defisit APBN 2010 sebesar Rp 1,33 triliun hingga Rp 1,46 triliun. Penambahan defisit kerap menjadi sorotan masyarakat karena harus ditutup oleh utang baru.
”Prinsipnya sama, negara tetap harus memberikan subsidi, terutama kelompok yang tidak mampu. Apa yang tidak mampu, ya transportasi umum karena masyarakat kebanyakan menggunakannya, kemudian nelayan. Selebihnya, itu adalah yang memang seharusnya tidak mendapatkan subsidi,” tutur Hatta.
Pengamat pertambangan Kurtubi mengatakan, untuk menekan volume BBM bersubsidi, pemerintah sebaiknya mengalihkan pemakaian BBM bersubsidi untuk angkutan umum dan kendaraan pemerintah dengan bahan bakar gas (BBG), seperti yang sudah dilakukan oleh bus transjakarta (busway) di Jakarta.
Jika pengalihan ini dilakukan pada setiap kendaraan, potensi penghematan subsidi BBM bisa mencapai 25 persen. Setelah itu, pemerintah bisa memperluasnya untuk kendaraan pribadi.
”Jika pengurangan subsidi dilakukan dengan pembatasan-pembatasan, ini akan berdampak negatif, yaitu gerak ekonomi rakyat dan pertumbuhan ekonomi akan menurun dan akan menimbulkan masalah baru. Sebaiknya kebijakan seperti itu jangan diterapkan,” ungkap Kurtubi.
Sementara itu, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Transportasi Sutanto Soehodo mengatakan, jika ingin mendapatkan dukungan masyarakat, pemerintah pusat harus menjelaskan skenario besar pencabutan subsidi BBM untuk sepeda motor dan perbaikan angkutan umum.
Selama ini tidak ada kejelasan langkah demi langkah perbaikan angkutan umum sehingga wacana pencabutan subsidi terus menuai kritik.
