DPR Bohongi Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Indonesia Bersih (GIB), Adhi M Massardi, menilai, Dewan Perwakilan Rakyat saat ini dalam proses mau membohongi rakyat, menyangkut kelanjutan proses hukum kasus pemberian dana talangan Bank Century.

"DPR saat ini sedang berproses menjilat ludahnya sendiri, sedang berproses membohongi rakyat," kata koordinator GIB, Adhi M Massardi, ketika ditanyakan soal kelanjutan proses hukum kasus Bank Century di Jakarta, Rabu (9/6/2010).

Adhi menjelaskan bahwa proses hukum kasus tersebut terkesan sangat lambat dan bertele-tele. "Saya minta, Panwas sebelum awasi KPK harus awasi DPR sendiri dulu. Kalau dari DPR sendiri tak serius, yang lain juga tak serius," kata Adhi.

Adhi menjelaskan bahwa DPR dalam kesimpulannya juga menyebutkan nama-nama yang bertanggung jawab, seperti Boediono, Sri Mulyani, dan Darmin Nasution. Namun, nama Darmin Nasution justru oleh Presiden diusulkan mendapat promosi sebagai calon gubernur BI.

"Jika Darmin Nasution diterima oleh DPR, berarti DPR telah menjilat ludahnya sendiri," kata Adhie. Seharusnya, DPR menurut Adhie harus konsisten dengan keputusan politiknya sendiri.

"Presiden SBY sebenarnya juga terkesan telah melecehkan DPR karena mengajukan Darmin Nasution ini," kata Adhi.

Sementara itu, Koordinator KOMPAK, Ray Rangkuti, menyatakan, jika dalam kasus itu KPK sampai menyatakan tidak menemukan indikasi tindak pidana korupsi, maka artinya ada indikasi kasus ini akan ditutup.

"Jangan harap Polri dan Kejagung akan memeriksa. Ini artinya DPR hanya jadi lembaga inisiasi publik. Lembaga yang mempermalukan publik," kata Ray.

Ray juga sepakat dengan Adhie yang menilai DPR seperti telah meludahi keputusan sendiri.

"Kalau benar proses hukum di KPK ternyata berbeda dengan keputusan DPR, maka ini justru tamparan keras ke DPR sendiri. Pasalnya, DPR melalui pansus telah memanggil banyak orang dan yakin ada kesalahan," kata Ray.