Sonny Keraf Khawatir DPR Setuju PLTN

Kompas.com - 12/06/2010, 13:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Sonny Keraf sampai saat ini masih sangat khawatir dengan digolkannya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) oleh Komisi VII DPR RI. Meskipun sampai saat ini belum ada prosedur formal untuk strategi keputusan persetujuan pembangunan PLTN.

"Mungkin pemerintah sudah sadar bila isu itu akan mendapat penolakan dari masyarakat yang memicu kotroversial," tutur Sonny, dalam diskusi tentang pemanfaatan energi nuklir di tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (12/6/2010).

Saat ini seharusnya tetap memberikan sosialisasi karena belum ada prosedur formal yang menyetujui pembangunan PLTN. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat bisa paham efek positif dan negatifnya.

"Bila lolos dukungan itu, maka penolakan dari masyarakat akan menjadi sangat kencang," ujarnya.

Ia khawatir bila pembangunan PLTN sekrang ini cepat-cepat direstui DPR. "Dulu pembangunan PLTN ditolak di DPR RI, Namun, pascapemilu ini, saya khawatir Komisi VII akan meloloskan pembangunan PLTN tersebut," katanya. (Tribunnews/Adi Suhendi)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau