Dilarang, Sekolah Lakukan Pungutan

LEBAK, KOMPAS.com — Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, melarang sekolah melakukan pungutan biaya penerimaan siswa baru tahun ajaran 2010-2011.

"Saya akan bertindak tegas jika ditemukan sekolah negeri memungut biaya penerimaan siswa baru," kata Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Lebak Asep Komar di Lebak, Sabtu (19/6/2010).

Dia mengatakan, tahun ajaran 2010-2011 sekolah bersatus negeri harus bebas dari pungutan mulai tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/SMK karena pemerintah daerah akan mencanangkan Kabupaten Lebak sebagai daerah pendidikan.

Selain itu, pihaknya juga sudah ada kesepakatan dengan para kepala sekolah.

Karena itu, kata Asep, semua sekolah membebaskan biaya penerimaan siswa baru (PSB) tahun ajaran 2010-2011.

"Jika ditemukan pihak sekolah negeri memungut biaya maka akan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang ada," katanya.

Menurut Asep, PSB tersebut salah satu upaya untuk meningkatkan angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) tingkat SMP dan SMA.

Saat ini, perolehan APM dan APK tingkat SMP/SMA masih di bawah 100 persen.

Dengan PSB gratis itu, kata dia, diharapkan bisa menyukseskan wajib belajar 12 tahun sehingga dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).

"Selama ini yang diperbolehkan memungut dana sumbangan pendidikan (DSP) bagi SMA/SMK. Itu juga dipungut nilainya di bawah Rp 1 juta dan bagi siswa miskin gratis," katanya.

Asep menyebutkan, PSB untuk sekolah reguler SMP/SMA/SMK menggunakan dua sistem, yakni rangking akhir pada ujian nasional (UN) dan seleksi ujian.

Saat ini, siswa bebas mendaftar di sekolah mana pun, tetapi sekolah yang menggunakan hasil rangking diumumkan setiap hari di masing-masing sekolah.

Sementara sekolah yang menggunakan sistem seleksi ujian, mereka mengikuti ujian tertulis dan praktik agama.

"Saya prediksikan PSB tahun 2010 terjadi peningkatan mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK," kata Asep Komar.