Denny: Periksa Wakil Wali Kota Bogor

BOGOR, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor didesak untuk segera memeriksa Wakil Wali Kota Bogor Ahmad Ru'yat terkait kasus dugaan korupsi APBD Kota Bogor tahun 2002 sebesar Rp 6,8 miliar.

Desakan itu disampaikan Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana. Menurut Denny, berdasarkan Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 36 Ayat 1 dan 2, jika lebih dari 60 hari setelah surat permohonan diajukan surat izin pemeriksaan wakil wali kota belum juga turun, kejaksaan berhak untuk melakukan pemeriksaan.

"Dalam memeriksa wakil wali kota itu kejaksaan tidak mutlak berpijak kepada surat izin. Jika memang kejakaan sudah mengirim surat permohoan pemeriksaan tapi setelah lebih dari 60 hari surat izin itu belum juga turun, kejaksaan bisa langsung melakukan pemeriksaan," kata Denny seusai menjadi pembicara dalam seminar sehari bertema "Pemberantasan Korupsi dalam Atmosfer Keterbukaan Info Publik", di Hotel Salak, Kota Bogor, Sabtu (17/7/2010).

Tetap prosedural

Kepala Kejaksaan Negeri Bogor Andi M Taufik, yang juga menjadi pembicara dalam seminar itu, mengatakan, pihaknya tetap berpegang kepada aturan yang berlaku, yakni menunggu surat izin pemeriksaan dari Presiden. Jika surat tersebut belum diterima, pihaknya tidak akan berspekulasi dengan memeriksa  Ahmad Ru'yat.

"Memang status Wakil Wali Kota Bogor sudah sebagai tersangka, tapi kami tetap bekerja sesuai prosedur yang berlaku," ujarnya.

Menurut Andi, dari 32 anggota DPRD Kota Bogor periode 2004-2008 yang tersangkut kasus korupsi APBD  Kota Bogor senilai Rp 6,8 miliar, hanya Ahmad Ru'yat yang belum diperiksa sebagai tersangka.

"Berkas pemeriksaan untuk kasus Wakil Wali Kota Bogor sebenarnya sudah hampir lengkap, tinggal menunggu pemeriksaannya saja saja," katanya.

Ditambahkan Andi, dalam UU memang dibenarkan untuk melakukan pemeriksaan jika hingga 60 hari surat izin pemeriksaan dari Presiden tak kunjung turun, tapi secara hukum kondisi itu bisa melemahkan posisi jaksa penuntut umum (JPU).

"Kalau nanti diajukan praperadilan dan jaksa kalah, maka kasus korupsi Wakil Wali Kota Bogor akan menjadi lemah. Saya tidak mau seperti kasus Bedu Amang yang akhirnya bebas karena tidak adanya surat izin pemeriksaan," katanya.

Saat ditanya, apakah prosedur pemeriksaan Wakil Wall Kota Bogor yang harus lebih dulu mendapatkan surat izin dari Presiden itu menghambat kerja kejaksaan, Andi mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi masalah.

"Tidak ada masalah meski kami harus menunggu izin tersebut. Yang pasti, kami tetap konsisten untuk menuntaskan penanganan kasus korupsi ini," ujarnya. (wid)