Kebijakan UMKM Dualistik dan Timpang

BANDUNG, KOMPAS.com - Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam ekonomi nasional selama ini diakui masih dalam kondisi dualistik dan timpang.

Oleh sebab itu, diharapkan pembangunan yang ditujukan kepada UMKM dapat mengantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang lebih padu dan seimbang. Selain itu juga, diharapkan akan lebih baik lagi dalam skala usaha, strata dan sektoral sehingga berkembang struktur pelaku ekonomis nasional yang kokoh dan mandiri.

Demikian disampaikan Ketua Umum ISEI Darmin Nasution, yang juga Pelaksana Tugas Gubernur Bank Indonesia (BI), saat membuka Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke-XIV di Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/7/2010) malam.

Darmin tidak merinci apa yang dimaksud dualistik dan timpang dalam pendekatan pembangunan terhadap UMKM. Acara itu dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Boediono dan dihadiri pula oleh Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan dan sekitar 600 orang anggota ISEI dan pimpinan cabang ISEI lainnya.

Sidang Pleno ISEI yang berlangsung selama tiga hari hingga Kamis (22/7/2010) mendatang, secara khusus mengambil tema tentang "Revitalisasi UMKM untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional".

"Dalam perkembangan ekonomi nasional, UMKM memiliki peran yang signifikan. UMKMM sangat berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejehteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia, penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Juga sebagai perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran," ujar Darmin.

Sementara, Wapres Boediono dalam pidato sambutannya, meminta izin untuk berbicara berbeda dari konteks ekonomi sebagaimana tema Sidang Pleno ISEI. "Saya melihat temanya adalah mengenai UMKM. Saya mohon perkenan dari para hadirin untuk berbicara sedikit lebih luas atau di luar itu. Bahkan, di luar ilmu ekonomi teknis. Mohon maaf, ini mungkin tidak seperti yang dibayangkan atau diharapkan dari sebelum mengikuti Sidang Pleno ini. Namun, saya rasakan masalah ini sangat penting di luar bidang ekonomi, akan tetapi bidang politik," paparnya.

Wapres Boediono menganggap perjalanan demokrasi di Indonesia perlu mendapat perhatian semuanya, termasuk anggota ISEI. Secara panjang lebar, Wapres Boediono kemudian memaparkan isi pidatonya mengenai "Jalan Penuh Tantangan Menuju Konsolidasi Demokrasi" yang diawali dalam praktik demokrasi di Indonesia pada tahun 1950 hingga perkembangannya sekarang ini.

"Saya menggarisbawahi dua faktor dari waktu ke waktu muncul dalam pengalaman berbagai negara seperti Indonesia. Kedua faktor itu adalah dua D, yakni disfungsionalitas dan degenerasi demokrasi," katanya.

Dikatakan Wapres, kondisi yang paling parah adalah bercampuraduknya kepentingan privat dan kepentingan publik sehingga yang biasanya dikorbankan adalah kepentingan umum. "Kondisi paling parah jika pejabat publik di cabang kenegaraan manapun mempunyai dan mengutamakan kepentingan pribadinya atau kepentingam sempit lainnya dalam menunaikan tugas publiknya," paparnya.

Capaian positif

Sebelumnya, Darmin mengatakan, melewati sebulan paruh pertama tahun 2010 ini, perekonomian Indonesia dirasakan telah meraih capaian positif sehingga menguatkan optimisme akan berlanjutnya proses perbaikan kondisi perekonomian Indonesia ke depan. "Prospek ekonomi tersebut didukung oleh semakin pulihnya kinerja ekspor dan mulai meningjatnya kegiatan investasi," kata Darmin.

Membaiknya ekspor ini lanjut Darmin, sejalan dengan perbaikan prospek perekonomian global termasuk negara-negara maju, "Meningkatnya permintaan eksternal dan menguatnya permintaan domestik dipeekirajan mendorong dunia usaha untul mulai meningkatkan kapasitas produksi," jelas Darmin.

Dalam kesempatan itu, Darmin juga menyerahkan hasil survey dan pemetaan UMKM di lima provinsi kepada Wapres Boediono. Kelima provinsi yang diteliti UMKM-nya oleh ISEI adalah UMKM di Sumatera Barat; Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali dan Sulawesi Selatan.