Akbar Tandjung: Pindahkan Saja ke Jonggol

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung mendukung gagasan pemindahan ibu kota Jakarta. Menurut dia, Jakarta dinilai sudah tak mampu lagi menjadi pusat dari segala kegiatan, mulai dari pemerintahan, bisnis, pendidikan, wisata, dan lainnya. Namun, kata Akbar, pemindahan sebaiknya dilakukan di kota di Pulau Jawa.

"Kalau kita akan membangun kota baru, itu pasti akan memerlukan investasi yang sangat berat. Dulu kami pernah menunjuk Jonggol. Di sana ada tanah yang luasnya saya kira cukup. Menurut saya itu bisa digunakan karena tidak terlalu jauh dengan Jakarta," kata Akbar kepada para wartawan di sela-sela malam Penghargaan Achmad Bakrie 2010, Kamis (5/8/2010) di Balai Sarbini, Jakarta.

Terkait gagasan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya seperti yang disuarakan banyak pihak, Akbar tak setuju. "Berapa besar biaya investasi yang akan dibutuhkan untuk memindahkan kota pemerintahan sejauh itu?" tanyanya.

Soal biaya, salah satu pencetus Tim Visi Indonesia 2033, Andrinof Chaniago, yang juga pengajar di FISIP Universitas Indonesia, memperkirakan, biaya pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan mencapai Rp 50 triliun.

"Itu biaya total sampai (kota itu) settled menjadi sebuah kota modern yang efisien," ujar Andrinof beberapa waktu lalu.

Ketika ditanya soal rinciannya, Andrinof, yang juga pengamat politik dari CIRUS Surveyor Group, merincinya. "Angka itu termasuk infrastruktur dasar, seperti jalan berikut drainase, jaringan listrik, prasarana dan sarana transportasi seperti terminal dan bandara, dan gedung-gedung pemerintahan," katanya.

Tak hanya itu, angka tersebut juga sudah termasuk tempat tinggal bagi 400.000 pegawai negeri di tingkat pemerintah pusat serta pejabat tinggi dan tertinggi negara. Namun, tempat tinggal pegawai negeri berbentuk rumah susun atau apartemen.

Proses pembangunan ibu kota pemerintahan diperkirakan berlangsung selama lima hingga sepuluh tahun.

Tinggikah angka Rp 50 triliun? "Tidak. Kami agendakan pembangunan 10 tahun dan dilakukan bertahap. Kalau setiap tahun dialokasikan Rp 10 triliun, itu tidak besar untuk kepentingan 100 tahun. APBN kita saat ini sudah lebih Rp 1.000 triliun per tahun," katanya.

Dengan biaya tersebut, kata Andrinof, pemerintah dapat melakukan efisiensi dan menggerakkan pertumbuhan moda transportasi udara dan laut nasional, memperkuat ekonomi, menghilangkan faktor penyebab struktural urbanisasi, dan migrasi penduduk ke Jawa.