Ibukota Pindah, Hanya Butuh Keberanian

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana perlunya memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke kota lain selain di Pulau Jawa masih terus bergulir. Tim Visi Indonesia 2033 yang melontarkan wacana ini berpandangan, pemindahan Ibu kota penting untuk penyebaran pembangunan dan kesejahteraan ke kawasan Timur Indonesia.

Sejauh ini, pemerintah belum menanggapi serius wacana ini. Pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, akan mengkaji usulan tersebut. "Presiden hanya mengatakan akan mengkaji. Tetapi, ini kan memang gayanya Presiden. Akan mengkaji, akan mengkaji, tanpa tindak lanjut dengan membentuk tim yang akan mengkaji atau berdiskusi serius tentang usulan ini," kata Koordinator Visi Indonesia 2033, Andrinof A Chaniago, dalam diskusi "Pemindahakan Ibu kota ke Kalimantan", Minggu (22/8/2010) sore, di Jakarta.

Menurutnya, selama Jakarta masih dijadikan pusat pemerintahan dan bisnis, maka tidak akan ada harapan bagi daerah lain untuk berkembang dan maju.

Anggota Tim Visi Indonesia 2033, M. Jehansyah Siregar mengatakan, untuk menjajaki usulan ini, sebenarnya hanya butuh keberanian pemerintah. "Perlu keberanian untuk menggerakkan seluruh komponen bangsa kalau memang ingin membangun Indonesia yang lebih baik," kata Jehan.

Salah satu kawasan yang dinilai layak sebagai Ibu kota negara yang baru adalah Kalimantan. Visi Indonesia 2033 memandang pemindahan Ibu kota penting untuk menghindari berbagai langkah paradoks dalam mencapai cita-cita bangsa yang ingin mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan dan perekonomian yang berkelanjutan.

Jakarta, dengan segudang persoalannya yang kompleks dianggap tak lagi layak menjadi Ibu kota negara. Secara ekonomis, pemindahan Ibu kota yang diprediksi menghabiskan biaya sekitar Rp 50 hingga Rp 100 triliun, akan jauh lebih menguntungkan dibandingkan kerugian akibat kemacetan Jakarta yang diprediksi mencapai Rp 20 triliun setiap tahunnya.

Pembiayaan sebesar hingga Rp100 triliun diusulkan bisa dianggarkan dalam 10 tahun anggaran. Sehingga, setiap tahunnya, APBN akan terserap Rp 10 triliun setiap tahun untuk merealisasikan usulan ini.