Gunakan DAU, Jimly Menilai Tak Salah

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jimly Asshiddiqie menegaskan dirinya tidak bersalah terkait pemakaian Dana Abadi Umat (DAU) untuk umroh yang dia lakukan bersama keluarga. Hal ini disampaikannya saat menjalani tes wawancara calon Pimpinan KPK, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (26/8/2010).

"Dalam konteks itu, saya tidak salah. Karena saat itu saya tidak punya jabatan (pejabat negara), dan belum ada UU pemberantasan korupsi yang mengatur gratifikasi. Saya juga saat itu tidak tahu itu uang darimana," kata Jimly menjawab pertanyaan pertanyaan anggota Pansel KPK Fadjrul Falakh.

Jawaban Jimly ini terkait dengan salah satu data yang diterima Pansel KPK mengenai adanya calon pimpinan yang menggunakan DAU untuk kepentingan pribadinya.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini kejadian itu terjadi pada tahun 2000 saat dia bukanlah pejabat negara setelah tidak lagi menjabat di Sekretariat Negara sebagai asisten Presiden BJ Habibie. "Kita biasa dapat undangan haji, dapat umroh, dan saat itu saya bukan pejabat," katanya.

Belakangan, persoalan itu mengemuka pada 2005. Saat mengetahui itu merupakan DAU, Jimly pun berinisiatif mengembalikan dana yang dia pakai untuk umroh itu. Namun, niatnya itu ditolak Menteri Agama saat itu lantaran ada banyak pejabat negara yang ikut menggunakan DAU.

"Ditakutkan nanti efeknya besar, karena ada banyak pejabat yang pakai. Dan juga kalau saya mengembalikan, saya dianggap memang bersalah dalam hal itu, padahal tidak," tegas mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini.

Saat itu pun, ungkap Jimly, dia tetap berupaya mengembalikan uang yang dipakainya. Menurut Jimly, dia ikut merasa berdosa jika tidak mengembalikan meski menurutnya dia tidak bersalah secara hukum. Jimly akhirnya mengembalikan dana itu dalam bentuk sumbangan. "Karena tidak boleh dikembalikan, akhirnya saya bilang saya mau menyumbang saja," katanya.

Klarifikasi juga diberikan Jimly terkait informasi yang dimiliki Pansel KPK bahwa ada anak salah satu calon Pimpinan KPK yang menjadi pengguna narkoba.

Jimly menjelaskan, Indonesia Corruption Watch (ICW) selaku LSM yang ditunjuk Pansel KPK untuk mencari rekam jejak tiap calon, telah menyambanginya pada 17 Agustus 2010.

Saat itu, ICW meminta maaf karena atas informasi tersebut. "Saya bilang, siapa yang pakai. Mereka minta maaf kalau keliru. Saya bilang, kok gitu amat. Kalaupun informasi itu betul, saya katakan, hubungannya apa. Kalau dibilang gagal membina keluarga, saya rasa tiap orang tidak ada yang sempurna," katanya.

Jimly juga menegaskan sebagai calon Pimpinan KPK dirinya juga bukan sosok yang seratus persen sempurna. Dia mengemukakan bahwa dia juga pernah menyuap Polisi Lalu Lintas saat masih mahasiswa. "Saya menganggap diri saya seperti orang lain yang tidak sempurna. Tapi, saya berupaya untuk semakin sempurna. Itu kewajiban," katanya.