Beranikah Presiden Desak Permintaan Maaf?

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR RI dan pemerintah telah sepakat, insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Polisi Diraja Malaysia terjadi di teritori Indonesia. Maka itu, terkait insiden tersebut, Indonesia dalam posisi yang benar, dan Malaysia dalam posisi yang salah.

Lantas, beranikah Presiden mendesak permintaan maaf dari pemerintah Malaysia ketika menyampaikan sikap resminya terkait insiden tersebut di Markas Besar TNI Cilangkap, pada Rabu (1/9/2010) malam?

Pengamat militer dari Propatria Institute Hari Prihartono mengaku meragukan hal tersebut. "Saya tidak terlalu yakin itu salah satu sikap yang akan diambil oleh seorang Presiden bernama Susilo Bambang Yudhoyono. Terlebih, desakan permintaan maaf sebetulnya call tinggi. Satu, karena nyalinya tidak sebesar itu. Kedua, diplomasi kita kan seperti diplomasi main-main," kata Hari ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (1/9/2010) di Jakarta.

Kendati demikian, Hari mengatakan, Presiden setidaknya harus mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak dapat menerima insiden penangkapan tiga petugas KKP yang sedang menjalankan tugasnya.

"Sebagai pimpinan negara yang berdaulat, Presiden juta harus menghimbau Perdana Menteri Malaysia untuk menyatakan bahwa insiden itu adalah kesalahpahaman. Ini sikap paling normatif tapi relatif tegas," kata Hari.

Selain itu, Hari juga mengatakan, sikap resmi yang disampaikannya malam ini adalah sebuah keterlambatan yang luar biasa. Seharusnya, kata Hari, Presiden harus segera merespon insiden tersebut dalam waktu 1x24 jam.