JK: Mengapa Elite Politik Tak Mencegah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Periode 2004-2009, Muhammad Jusuf Kalla menyayangkan elit politik dan pemerintah, termasuk legislatif yang dinilai tidak bisa mencegah rencana pembangunan gedung baru DPR-R I dengan dana hingga Rp 1,8 triliun. Padahal, sebelumnya rencana pembangunan gedung baru DPR-RI tersebut sudah pernah ditolak oleh masyarakat.

Demikian ditegaskan Jusuf Kalla, yang kini menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia Pusat kepada Kompas di Jakarta, Rabu (1/9/2010) sore. Sebelumnya, ia dimintai tanggapannya menyusul rencana pembangunan gedung baru DPR-RI, pada Oktober mendatang.

"Seharusnya, para elit politik dan elit pemerintah bisa mencegah rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut. Mereka memiliki akses dan kesempatan untuk mencegah dan membatalkan rencana pembangunan gedung tersebut, akan tetapi mengapa hal itu tidak dilakukan. Kalau saya masih memimpin Partai Golkar, rencana tersebut tidak akan pernah ada di tengah kondisi keterbatasan anggaran dan masyarakat kita sekarang ini," tandas Kalla.

Menurut Kalla, di tengah ketidakpercayaan terhadap anggota DPR-RI, jika pembangunan gedung tersebut tetap jadi dilaksanakan, maka kesenjangan rakyat dengan wakil-wakilnya di DPR-RI akan semakin menganga lebar.

"Dari sisi belanja negara, pengeluaran anggaran melalui pos DPR juga akan semakin meningkat mengingat pembangunan gedung baru DPR-RI tersebut juga akan memberikan konsekuensi ongkos tambahan sekitar 10 persen untuk biaya pemeliharaan maupun operasional gedung tersebut. Bayangkan itu," ujar Kalla.

Kalla kemudian menceritakan saat ia menjadi Wakil Presiden RI, ia minta dihentikan antara lain pembangunan Gedung Kementerian Perdagangan yang dinilainya sangat mewah sekali dan pemakaian kendaraan dinas yang hanya sebuah Toyota Camry.

"Sebab, kalau gedung pemerintah atau gedung DPR sangat mewah, tentu gedung-gedung di daerah akan mengikuti kemewahan seperti itu. Juga, kalau kendaraan dinas menteri yang digunakan adalah mobil mewah, maka bupati maupun wali kota dan kepala daerah akan menggunakan mobil mewah. Sebaliknya, jika menggunakan mobil biasa, maka pejabat di daerah akan menyesuaikan diri," jelasnya.

Ia menjawab tegas, tidak akan meloloskan kebijakan seperti itu jika ia masih menjadi Wapres saat kebijakan itu diusulkan melalui pemerintah. "Kalau diloloskan, saya khawatir bisa terjadi masalah-masalah sosial akibat kesenjangan yang semakin lebar itu. Pembangunan gedung baru tersebut juga akan mempertontonkan ketidakadilan pembangunan di mata rakyat," kata Kalla seraya membandingkan gedung perkantoran di luar negeri yang sangat kecil dan terbatas jika dibandingkan dengan gedung perkantoran pemerintah Indonesia.