Pasir Galunggung, Siapa Untung?

Oleh USEP SAEFUL KAMAL

Sebelum memasuki obyek wisata Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya, terlihat kubangan-kubangan kolam yang ditengarai merupakan sisa-sisa aktivitas eksploitasi pasir Galunggung beberapa tahun ini.

Bukan hanya disitu. Di sepanjang jalan menuju kawasan wisata itu, terutama jika pengunjung memakai jalur Jalan Bantar, Kota Tasikmalaya, juga banyak terdapat sisa aktivitas tambang. Bahkan ada yang masih aktif.

Dengan kondisi seperti itu, pengunjung akan selalu berpapasan dengan mobil-mobil berat yang mengangkut pasir ke berbagai tujuan. Malah banyak mobil yang berpelat nomor B (Jakarta dan sekitarnya). Jika ditaksir, muatan pasir yang diangkut mencapai puluhan ton.

Sepanjang perjalanan, penulis berpapasan dengan lebih kurang 10 truk berbagai ukuran yang sama-sama mengangkut pasir dengan kapasitas muatan di atas 50 ton. Menurut Kang Dedi, penduduk Sukaratu, hal itu seolah menjadi rutinitas sehari-hari. Jika menganalisis jumlah truk berikut pasir yang diangkut, sangat wajar jika jalan dari arah Bantar, Kota Tasikmalaya, atau Cikunir, Singaparna, rusak berat dan mengkhawatirkan.

Selama perjalanan, pengguna jalan seolah tidak selayaknya menggunakan fasilitas jalan. Betapa tidak, kubangan demi kubangan yang menyerupai kolam mesti dilalui, terlebih pada musim hujan seperti sekarang.

Fasilitas jalan yang digunakan truk-truk pengangkut pasir dan penduduk sekitar benar-benar memancing keprihatinan para penggunanya, termasuk penulis. Wajar saja jika ada penduduk yang sekadar berkeinginan ke kota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak ada di kampung membutuhkan waktu perjalanan berjam-jam.

Padahal, jarak dari kota ke kawasan Galunggung lebih kurang hanya 15 kilometer. Jika melalui jalan bagus (minimal beraspal), jarak itu bisa ditempuh lebih kurang 30 menit. Bisa dibayangkan, dengan kondisi tersebut, perjalanan siang saja sudah begitu adanya, apalagi perjalanan malam hari.

Tak positif

Eksploitasi pasir Galunggung ditengarai sebagai penyebab utama rusaknya fasilitas jalan. Ternyata eksploitasi yang sudah terjadi puluhan tahun dengan pendapatan miliaran bahkan triliunan rupiah (baik individu maupun pemerintah daerah) tidak berdampak besar bagi perbaikan hidup penduduk sekitar, terlebih kesejahteraannya.

Wajar jika beberapa waktu lalu sekelompok orang yang mengatasnamakan Relawan Masyarakat Peduli Galunggung (Rempug) berunjuk rasa. Aksi massa ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemda.

Maksud kedatangan mereka, antara lain, menagih janji atas tidak terealisasinya nota kesepahaman antara tokoh masyarakat, pengusaha, dan pemda pada 25 Januari 2010 terkait persoalan yang dialami masyarakat di sekitar Galunggung.

Pemerintah sudah berjanji mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sarana publik yang rusak, terutama jalan yang rusak parah. Namun, rencana itu tidak kunjung terealisasi hingga hari ini. Di samping itu, keluhan mereka sebetulnya sangat berdasar. Tingkat kesejahteraan penduduk rata-rata belum layak. Hanya segelintir orang yang memiliki rumah mentereng dengan segala fasilitasnya.

Terjadi gap (kesenjangan) yang sangat jauh di antara mereka. Pada satu sisi ada juga yang mendadak menjadi milioner. Bahkan dengan kekayaannya itu di belakang namanya diembel-embeli "juta" sebagai pengusaha tambang pasir. Namun, itu hanya satu-dua. Di sisi lain masih banyak penduduk sekitar yang hidup di rumah reot sebagai ekses dari kurangnya aktivitas ekonomi di sana. Maka, tak jarang mereka merantau ke kota karena di kampung hanya menjadi penonton.

Malah, jika dihitung dari lamanya eksploitasi dan keuntungan dari penambangan pasir Galunggung, terakumulasi pendapatan daerah yang tidak langsung menjadi hak mutlak masyarakat sekitar Galunggung, terlebih Kecamatan Sukaratu.

Sungguh jelas bahwa masyarakat sama sekali tidak diuntungkan dari aktivitas tambang itu. Karena itu, wajar jika masyarakat sudah masuk pada titik klimaks kejenuhan dan melakukan aksi massa terhadap pemda. Jika saja pemda memiliki kepedulian dan keberpihakan atas tuntutan masyarakat Galunggung, hal itu akan berkontribusi lebih terhadap pendapatan asli daerah.

Perbaikan sarana jalan saja, misalnya, akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas dan akses ekonomi masyarakat, terutama pemasaran hasil pertanian. Pengusaha tambang pasir dan pemda adalah yang paling bertanggung jawab terhadap persoalan hidup masyarakat Galunggung sekarang ini. Persoalan itu, antara lain, meliputi sarana jalan, irigasi, kerusakan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Tak mustahil

Pemanfaatan potensi alam Galunggung oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, baik dari sisi pariwisata maupun pertambangan pasir, hendaknya dibarengi kepedulian dan komitmen nyata, terutama dari pengusaha tambang pasir dan pemda sendiri. Memang proyek jalan tembus Ciawi-Singaparna (Cisinga) yang bertemu dengan titik jalan menuju kawasan Galunggung sedang berjalan.

Akan tetapi, yang terpenting adalah kepedulian nyata pengusaha atas timbal balik yang jelas dan seimbang dari keuntungan aktivitas penambangan pasir selama ini terhadap masyarakat, terutama penerima dampak langsung. Sebab, di balik keuntungan yang didapat, ada sebagian hak masyarakat.

Paling tidak fasilitas umum dan penunjang akses ekonomi masyarakat yang dikeluhkan selama ini bisa menjadi jalan keluar atas persoalan yang seolah tidak ada titik temu di antara pengusaha, pemda, dan masyarakat.

Tidak butuh waktu berlarut-larut jika satu sama lain memunculkan kepercayaan, bukannya mengedepankan saling curiga. Dengan tidak ada dusta di antara mereka, paling tidak ketimpangan, baik ekonomi maupun sosial, bisa diminimalisasi atau lebih jauh dihilangkan.

Jangan sampai masyarakat sekitar kawasan Galunggung hanya menjadi obyek penderita dari sekian dampak yang timbul akibat eksploitasi pasir Galunggung. Realisasi tuntutan jalan saja, terutama Jalan Tawang Banteng, Cikunir, dan sekitarnya sebetulnya bisa membantu pemerataan dan percepatan pengembangan kawasan yang sedang berjalan melalui proyek Cisinga.

Tidak ada kata mustahil jika satu sama lain menjernihkan pikiran dan nurani atas masalah yang dirasakan masyarakat di kawasan Galunggung (Kecamatan Sukararu dan sekitarnya). Jangan sampai kondisi itu dimanfaatkan orang yang berkepentingan menghadapi pemilu kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Januari 2011 yang mengumbar janji menyuarakan perbaikan kondisi masyarakat.

Jika perbaikan jalan sudah terealisasi, yang penting kemudian adalah penyelesaian masalah hak-hak dasar masyarakat yang lain. Sarana jalan merupakan indikator penting dalam percepatan pembangunan, terlebih peningkatan kesejahteraan masyarakat.

USEP SAEFUL KAMAL Pekerja Sosial; Tinggal di Singaparna, Tasikmalaya