Gedung Baru untuk Siapa?

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pembangunan gedung baru yang dikawal Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR terus mendapatkan tentangan. Pimpinan sejumlah fraksi secara terang-terangan menolak pembangunan gedung karena dianggap terlalu mewah.

Gedung berbentuk gerbang dengan 36 lantai itu setidaknya akan menyedot anggaran negara tak kurang dari Rp 1,6 triliun. Dana triliunan itu akan dikucurkan secara bertahap selama tiga tahun.

Pada APBN 2010 ini, uang negara dianggarkan sebesar Rp 250 miliar. Pembangunan pun dijadwalkan akan dimulai Oktober mendatang. Jika para anggota Dewan sendiri menolak, lalu untuk siapa pembangunan gedung mewah itu?

Pemimpin Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Suding mengatakan, anggaran Rp 1,6 triliun terlalu besar. Pengucuran dana sebesar ini dinilai kontra dengan kondisi rakyat yang sebagian besar masih di bawah garis kemiskinan.

"Anggaran Rp 1,6 triliun lebih layak dialokasikan ke daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau dilanjutkan, kita malu. Kondisi rakyat saja miris, mereka masih berebut sembako dan lain-lain," kata Syarifuddin dalam diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/9/2010).

Oleh karena itu, dengan beberapa alasan, Fraksi Hanura menolak pembangunan gedung tersebut. Alasan yang diajukan Suding di antaranya kebutuhan akan gedung baru tidak mendesak dan Gedung Nusantara I tempat anggota berkantor dianggap masih layak.

"Hanya Sekjen perlu penataan pembagian ruangan. Jangan satu anggota punya 2-3 ruangan. Sehingga yang lain tidak dapat fasilitas. Ada ruangan-ruangan yang tidak digunakan secara efektif," katanya.

Tak hanya Hanura. Fraksi Partai Gerindra, melalui anggotanya, Edi Prabowo, juga menolak pembangunan gedung baru secara berlebihan. Ia mengakui, kebutuhan anggota Dewan akan tambahan staf ahli yang berimplikasi pada meningkatnya keebutuhan ruangan.

Namun, alokasi ruangan anggota Dewan yang mencapai 120 meter persegi dinilai terlalu luas. "Kami menolak karena luasan fasilitasnya terlalu mewah," kata Edi.

Ia kemudian merinci, untuk gedung baru yang dibangun di atas lahan seluas 157.000 meter persegi dan anggaran Rp 1,6 triliun, setidaknya setiap ruangan anggota Dewan menghabiskan Rp 2,5 miliar.

"Ini terlalu besar. Cukup dibangun di lahan 70.000 meter persegi dengan nilai tanah per meter sesuai peraturan daerah Rp 7,5 juta, maka harusnya tidak sampai Rp 500 miliar," ujarnya.

Fraksi Partai Gerindra pun meminta agar rencana ini dikaji ulang, terutama mengenai luas bangunan, anggaran, dan fasilitas.

Sementara itu, anggota BURT DPR asal Fraksi PPP, M Arwani Thomafi, menyatakan heran dengan penolakan yang dilancarkan sejumlah fraksi.

Menurutnya, dalam rapat internal BURT tak ada penolakan. Mereka yang duduk di BURT merupakan anggota fraksi yang, menurutnya, merupakan kepanjangan tangan fraksi.

"Kami heran, kenapa setelah bergulir, di luar ramai-ramai menolak. Padahal, saat rapat internal tidak ada yang menolak. Apakah karena sudah banyak yang menolak, maka ikut-ikutan menolak," kata dia.

Arwani memastikan, gedung baru yang akan dibangun sesuai dengan peruntukan gedung parlemen.