Rp 12 M Serap Beras
Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Herman Deru di Palembang, Selasa (14/9), mengakui, ribuan ton beras produksi petani di daerahnya tak terserap, lalu dijual dengan harga murah kepada pengepul. Hal itu merupakan masalah serius sektor pertanian di kabupaten tersebut.
”Karena tak dibeli dengan harga standar, maka banyak petani terpaksa menjual dengan harga murah ke tengkulak yang selalu berkeliaran untuk mengambil untung berlipat,” katanya.
Akibatnya, sebagian petani sulit meningkatkan kesejahteraan hidup. Kondisi ini jelas sekaligus pukulan bagi pemerintah setempat yang sejauh ini—sesuai faktanya—menempatkan pertanian padi sebagai sektor unggulan di OKU Timur.
Berdasarkan data pemerintah setempat, produksi beras OKU Timur setiap tahunnya mencapai sekitar 500.000 ton. Dari total produksi itu, Bulog ternyata hanya mampu menyerap 30.000 ton. Sementara itu, sekitar 250.000 ton lainnya dijual ke pengusaha, pengepul, atau tengkulak dari kabupaten tetangga.
”Jadi, masih ada lebih dari 200.000 ton beras yang belum terserap. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mencoba menerapkan kebijakan pembelian beras mulai bulan ini,” kata Herman Deru.
Pada tahun pertama (2010) pemerintah dan DPRD setempat sepakat mengalokasikan Rp 12 miliar untuk membeli 2.000 ton beras. Jika terbukti bermanfaat dan mendapat respons positif, maka tahun depan pemerintah akan meningkatkan volume pembelian beras.
Pemerintah membeli beras secara bertahap, yakni 180 ton tiap bulan. Pembelian dilakukan melalui kelompok tani dengan harga Rp 6.500 per kilogram.
Menurut Herman Deru, beras ini bukan untuk disimpan sebagai cadangan pangan, tetapi dibagikan lagi kepada pegawai pemerintah.
Dengan demikian, sebanyak 10.000 pegawai pemerintah setempat, mulai PNS, CPNS, honorer, sampai tenaga harian akan menerima beras pengadaan tersebut sebagai tunjangan rutin bulanan. Jumlah yang diterima tiap pegawai bervariasi, didasarkan pada status perkawinan.
”Untuk pegawai berkeluarga diberikan 20 kilogram beras per bulan. Sebaliknya, yang belum berkeluarga menerima 10 kilogram,” katanya.
Secara terpisah, Ketua Asosiasi Petani Pengguna Air OKU Timur Suparman mengakui, kebijakan ini cukup melegakan. Alasan dia, karena dengan demikian bisa membebaskan sebagian petani dari jeratan tengkulak nakal.
”Kami berharap pemerintah meningkatkan volume pembelian beras petani karena 2.000 ton hanya sebagian kecil. Kalau semua hasil panen dibeli dengan harga standar, maka petani pasti akan sejahtera,” katanya.
Selain itu, dia juga berharap pemerintah meningkatkan infrastruktur penunjang pertanian, antara lain jalan pedesaan dan lahan jemur gabah.
