BI Garap Nomor Identitas Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia tengah mengerjakan program nomor identitas keuangan (financial identity number). Pemberian identifikasi tunggal adalah bagian dari upaya Bank Indonesia meningkatkan jumlah penduduk yang layak menjadi nasabah perbankan.

”Program ini memungkinkan bank dan penyedia jasa keuangan lainnya mengakses riwayat kredit nasabah melalui sistem biro kredit tersentralisasi,” kata Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution di Jimbaran, Bali, Senin (27/9/2010), dalam pidato pembukaan Alliance for Financial Inclusion (AFI) Global Policy Forum, yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. AFI berlangsung 27-29 September 2010.

Dia menjelaskan, di negara maju, nomor identitas keuangan (FIN) tunggal tampak tumpang tindih dengan nomor jaminan sosial dan lain-lain.

Namun, di Indonesia yang berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa, tersebar di lebih dari 13.000 pulau, FIN sangat dibutuhkan.

Program FIN, kata Darmin, bukan sekadar kajian BI. Model dan konsepnya dirancang berbarengan dengan peluncuran program Tabunganku, tahun lalu. Penyusunan FIN tidak perlu menunggu pemerintah membuat single identity number karena bisa saling melengkapi.

Namun, Darmin menegaskan, pemberian FIN harus diimbangi dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola keuangan pribadi. ”Tanpa memberdayakan masyarakat untuk tanggung jawab atas masa depan keuangannya, program FIN tidak akan memberikan hasil yang diharapkan,” kata Darmin.

Berantas kemiskinan

Dalam sambutannya saat membuka AFI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak masyarakat internasional memberantas kemiskinan dengan menciptakan terobosan dan inovasi inklusi keuangan.

Melalui inklusi keuangan yang inovatif, diharapkan semakin banyak masyarakat miskin yang terjangkau pelayanan jasa keuangan sehingga memiliki kesempatan hidup lebih sejahtera.

Inklusi keuangan, kata Presiden, akan menghubungkan kelompok masyarakat yang sebelumnya dikucilkan dari ekonomi formal ke akses jasa keuangan yang terjangkau.

”Kita harus bekerja sama mempercepat inklusi keuangan. Saya ajak semua peserta forum menetapkan target, tujuan, dan komitmen secara nasional serta mengalokasikan anggaran tertentu untuk inklusi keuangan,” ujar Yudhoyono.

Menurut Darmin, kebijakan paling efisien untuk mengatasi kemiskinan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan kontribusi sektor keuangan melalui akses terhadap pendanaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Direktur Eksekutif AFI Alfred Hannig mengatakan, 2,5 miliar orang di dunia tidak memiliki akses atas layanan keuangan. Dia menjelaskan, syarat membangun inklusi keuangan yang inovatif adalah kepemimpinan yang inovatif, kemitraan inovatif, serta komunitas kebijakan yang lebih dalam dan jaringan yang lebih luas. Menurut Gubernur Bank Sentral Kenya Njuguna Ndung’u, yang juga Ketua Panitia Pengarah AFI Global Policy Forum 2010, tahun 2012, AFI menargetkan tambahan 50 juta orang berpenghasilan kurang dari 2 dollar AS per hari memiliki akses layanan keuangan formal.

(REI/Antara)