"Reshuffle" Kabinet Perlu atau Tidak?

KOMPAS.com — Tanggal 20 Oktober 2010, usia pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono genap setahun. Apakah Presiden akan mengganti anggota kabinet seperti yang diduga sebagian masyarakat saat ini?

Hingga kini belum ada yang bisa menjawab, kecuali Presiden Yudhoyono sendiri. Saat melantik menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara, Jakarta, akhir Oktober 2009, ia hanya mengatakan setiap tahun akan mengevaluasi kinerja menteri. Presiden sama sekali tidak menyebut akan menggantinya.

Hingga awal pekan ini, Presiden Yudhoyono sama sekali tak bicara soal pergantian anggota kabinet meski muncul berbagai spekulasi soal itu. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, yang dikenal dekat dengan Presiden Yudhoyono, pekan ini kepada Kompas menegaskan, ia sama sekali belum mendengar isyarat tentang rencana reshuffle itu. Demikian pula Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha.

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, yang Selasa masih berada di Brasil, juga belum pernah dipanggil Presiden untuk memberikan pertimbangan kinerja anggota kabinet yang dievaluasinya.

Sebagai unit kerja yang bertugas mengevaluasi kinerja menteri setiap dua bulan sekali dan hasilnya dikirimkan kepada Presiden untuk dibahas pada sidang kabinet paripurna, Kuntoro mengaku baru mengirimkan hasil evaluasinya yang keempat sejak 100 hari usia kabinet. Evaluasi kinerja menteri itu dilakukan UKP4 untuk penilaian selama periode Juli-Agustus.

Akhir Oktober 2010, Kuntoro mengaku baru akan menyerahkan kembali hasil evaluasi kinerja menteri yang kelima kalinya untuk periode September-Oktober 2010. Tak etis mendesak

Meski anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, sudah melansir rencana pergantian anggota kabinet, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum justru menampik.

”Kami menginginkan semua menteri prima, tetapi evaluasi kabinet tak harus selalu membuahkan reshuffle. Konteks evaluasi kinerja sebenarnya bisa mendongkrak kinerja menteri yang masih belum prima. Tidak etis jika mendesak pergantian atau melarang Presiden jika memang ingin melakukan itu,” ujar Anas, awal pekan ini.

Evaluasi kinerja wajar dilakukan sebab semua menteri menandatangani kontrak kinerja dan pakta integritas. Kontrak kinerja adalah target dan sasaran setiap menteri. Pakta integritas adalah komitmen untuk bekerja dengan baik, sungguh-sungguh, berintegritas, dan siap dievaluasi setahun sekali.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat bersilaturahim di Istana Negara menyatakan menyerahkan kepada Presiden soal reshuffle itu. ”Kalau akan ada pergantian, nantinya kami diberi tahu,” ujarnya. Ia juga berharap pergantian anggota kabinet tak mengubah tiga jatah menteri dari anggota partainya.

Sejumlah menteri pun mengaku belum tahu rencana reshuffle itu. Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional, menyatakan, evaluasi kinerja menteri diperlukan untuk memperbaiki kinerja. Namun, soal reshuffle, biarkan Presiden yang memutuskan setelah mengevaluasinya.

Soal sikap Sekretariat Gabungan Partai Pendukung Pemerintahan Presiden Yudhoyono, Hatta berkelit, ”Itu tidak ada hubungannya.”

Menteri Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali, yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, mengaku belum melihat isyarat pergantian anggota kabinet. ”Kami tak mempersiapkan apa-apa karena memang tidak ada yang perlu disiapkan. Kalau Presiden akan menjalankannya, itu hak prerogatif Presiden,” ungkapnya.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan hal yang sama. ”Kita bekerja saja. Biarkan Presiden yang menimbang dan memutuskan pergantian itu. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak mau mencampuri,” kata Ketua Umum PKB itu.

Pada periode pertama pemerintahannya, Presiden Yudhoyono dua kali mengganti anggota kabinetnya. Pertama, saat setahun usia pemerintahannya. Awal Desember 2005, ada enam menteri yang diganti atau ditukar posisi. Tahun ketiga pemerintahannya, Mei 2007, ada enam menteri lagi yang diganti atau tukar posisi.

Saat itu Presiden Yudhoyono dibantu Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) untuk mempercepat dan mengefektifkan program yang ditetapkan. Unit kerja ini perangkat yang memantau semua program pemerintah agar dapat berjalan. UKP3R tak memiliki kewenangan seperti UKP4 sekarang.

Tentu, dengan UKP4, hasil kerja menteri akan secara real time, konkret, dan terukur terpantau oleh Presiden dan juga rakyat karena terpublikasi. Dengan adanya UKP4, hasil kerja menteri ikut ditonton rakyat.

Hingga kini sejumlah indikator membenarkan Presiden Yudhoyono tampaknya harus melakukan pergantian anggota kabinet. Paling utama adalah laporan evaluasi UKP4, yang tentu akan dimanfaatkan Presiden mengingat obyektivitasnya. Sejak terbentuk, sampai sekarang UKP4 melaporkan ada menteri yang rapornya merah. Meski ada resistensi dari beberapa menteri, rakyat bisa mengambil kesimpulan.

Hingga kini beban hidup juga dirasakan tidak semakin berkurang. Harga kebutuhan pokok pangan, sandang, dan papan masih naik turun tak menentu. Penanganan ledakan tabung elpiji kemasan 3 kilogram dinilai lambat. Akibatnya, muncul penilaian pembiaran terhadap korban. Kedua masalah ini menunjukkan kinerja menteri yang belum serius bekerja.

Belum lagi isu negatif yang menerpa beberapa menteri kabinet baru-baru ini, seperti perselingkuhan. Terakhir, Presiden jengkel kepada menterinya akibat lambat merespons beberapa isu. Bisa saja kejengkelan itu hanya perasaan belaka, tanpa berujung pada pergantian anggota kabinet. Namun, bisa juga terjadi perombakan. (Suhartono)