TOKYO, KOMPAS.com — Dukungan publik terhadap Perdana Menteri Jepang Naoto Kan menurun drastis akibat penanganan pemerintah terhadap persengketaan perbatasan dengan China, demikian menurut hasil survei yang terbit Senin (14/10/2010).
Survei itu dilakukan akhir pekan lalu menyusul perdebatan sejak penangkapan Jepang terhadap kapten kapal nelayan China pada 8 September di dekat kepulauan Laut China Timur. China bereaksi keras terhadap penahanan tersebut dengan menolak partisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi dan memblokade pengiriman komoditas ke Jepang.
Jepang telah melepaskan kapten kapal itu, tetapi tindakan tersebut menyebabkan Kan, yang berhaluan tengah kiri, menjadi sasaran serangan di dalam negeri oleh politikus konservatif yang menyatakan ia telah menyerah pada ancaman China. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh surat kabar Yomiuri Shimbun, dukungan publik untuk pemerintahan Kan jatuh hingga 53 persen, menurun 13 poin dibanding bulan lalu.
Berdasarkan jajak pendapat terhadap 1.104 respoden itu, 72 persen mengatakan, tidak sepantasnya Jepang membebaskan kapten kapal China; dan lebih dari 40 persen mengatakan, Tokyo memberikan kesan mudah menyerah terhadap tekanan.
Hasil survei lain yang dilakukan oleh Mainichi Shimbun menunjukkan, peringkat dukungan merosot hingga 49 persen, turun 15 poin. Sementara 80 persen dari 966 reponden menyebutkan, Pemerintah Jepang seharusnya membuat penilaian politik yang jelas mengenai masalah tersebut. Pemerintah Jepang mempertahankan argumennya bahwa tidak ada campur tangan politik terhadap keputusan jaksa untuk melepas nelayan China tersebut.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang