RSBI dan Kapitalisme Pendidikan

Kompas.com - 04/10/2010, 15:42 WIB

Oleh Yudha Cahyawati

Harapan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan murah atau minimal terjangkau masih bagaikan jauh panggang dari api. Tingginya biaya pendidikan masuk sekolah SMP/SMA, terutama sekolah yang menyelenggarakan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), menjadikan orangtua yang memiliki penghasilan pas-pasan "dipaksa" harus gigit jari.

Ini mengingat jika masuk RSBI, orangtua harus menyediakan uang puluhan juta rupiah. Siswa RSBI akan mendapatkan pelayanan pendidikan yang tentu saja berbeda dengan kelas regular. Tidak saja menikmati fasilitas belajar yang cukup mewah dan lengkap, tapi juga dengan pengajaran berbahasa asing (Inggris).

Di Kota Surabaya, SMP yang menyelenggarakan RSBI adalah SMPN 1, SMPN 12, dan SMPN 6. Sedangkan di tingkat SMA adalah SMAN 2, SMAN 5, dan SMAN 15. Saat ini para orangtua berbondong-bondong menuju sekolah-sekolah tersebut, dengan harapan anaknya bisa masuk kelas "khusus" tersebut, meskipun harus mengeluarkan uang puluhan juta rupiah untuk menopang biaya pendidikan anaknya di RSBI.

Konsekuensi dari RSBI ini, tentu saja akan melahirkan diskriminasi dan kastanisasi. Hanya anak dari orangtua yang berduit tebal yang bisa masuk ke RSBI, sementara anak dari keluarga pas-pasan apalagi miskin dipastikan akan tersingkir dari lingkaran RSBI. RSBI hanya untuk kasta tertentu saja, yakni kasta keluarga kaya. Hanya siswa dari keluarga berduit yang akan mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas, sementara siswa dari keluarga miskin dipaksa mendapatkan pendidikan pas-pasan atau ala kadarnya.

Dengan melihat kenyataan praktik dan pola rekrutmen RSBI selama ini yang cenderung berpihak pada anak orang kaya. Dengan pola semacam itu, hanya anak orang kaya alias berduit yang bisa diterima di RSBI. Sedangkan anak potensial yang orangtuanya miskin atau berpenghasilan pas-pasan harus jadi penonton atau mendapat sekolah pas-pasan. Dengan kata lain, dunia pendidikan kita (baca: RSBI) sangat begitu "ramah" dan akomodatif terhadap kaum berduit, tetapi sangat begitu kejam dan diskriminatif terhadap kaum miskin. Pendidikan seolah-olah "hanya" hak milik orang kaya, sedangkan orang miskin tidak punya hak. Kapitalisasi

Dengan sistem rekrutmen semacam itu, bukan tidak mungkin praktik KKN akan merajalela. Para orangtua yang memiliki penghasilan tinggi akan ramai-ramai memasukkan anaknya dengan memberikan sumbangan uang pendidikan yang sangat besar, meskipun dengan kemampuan kecerdasan yang pas-pasan. Dengan demikian, nantinya uang akan menjadi "penentu" lolos atau tidaknya calon siswa baru diterima. Dan kalau sudah begini, lagi-lagi hanya anak orang kaya yang bisa masuk RSBI.

Lalu apa yang bisa diharapkan dari dunia pendidikan kita? Dengan sistem semacam ini, pendidikan kita hanya akan melahirkan anak didik yang berwatak kapitalistik dan komersialistik. Ia (masyarakat didik) sudah tidak lagi menghiraukan nilai-nilai moral, etika, dan norma

karena semua itu bisa dibeli dengan uang. Sebegitu "berkuasanya" dunia materi, teringat dengan sebuah ungkapan Voltaire: "dalam perkara uang semua orang mempunyai 'agama' yang sama." Uang telah menempati bagian penting dalam dunia pendidikan yang dimainkan di balik idiologi pertumbuhan.

Nilai-nilai substansitif (baca: pencerdasan dan pencerahan) yang terkandung dalam pendidikan akan semakin luntur ditelan oleh semangat, ambisi, dan praktik (pendidikan) yang sangat kapitalistik dan konsumeristik tersebut.

Dengan mencermati kenyataan semacam itu, apa yang sesungguhnya terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia saat ini? Jawabnya adalah dunia pendidikan kita (baca: RSBI) telah masuk dalam suatu mesin giling kapitalis dan arus komersialisasi. Dunia pendidikan kita telah terjebak dan atau menjebakkan diri, lumat dalam mekanisme pasar yang sudah tidak lagi menghiraukan kaum lemah. Tapi ini justru menjadi komoditas yang sangat mahal nilainya.

Dengan kata lain, RSBI sama saja telah melakukan praktik kapitalisasi pendidikan. Sekolah RSBI telah memanfaatkan dan bahkan mengeksploitasi pendidikan hanya sekadar untuk kepentingan ekonomi semata (baca: bisnis). Kuasa uang sudah begitu mudah memasuki area dunia pendidikan kita dan mengalahkan moralitas pendidikan itu sendiri. Memang pendidikan butuh uang, tetapi uang bukanlah segala-galanya untuk meraih pendidikan.

Kondisi ini sungguh sangat ironis dan sangat kontradiktif dengan komitmen pemerintah dalam mengembangkan dunia pendidikan. Di saat kita berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua (education for all), pada saat yang sama justru sekolah melakukan pembunuhan terhadap dunia pendidikan itu sendiri.

Tingginya biaya RSBI dan sistem yang sangat kapitalistik tersebut sangat begitu mencekik leher masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan. Anak yang potensial, tetapi ekonomi keluarganya minim bukan tidak mungkin akan dilindas oleh sistem yang kapitalistik semacam itu. Dan memang inilah watak sebenarnya dari sistem kapitalisme, ia akan melindas orang-orang lemah, tetapi sebaliknya mengangkat orang-orang berduit. YUDHA CAHYAWATI Guru SDN Wates 2 Kota Mojokerto

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau