SBY Sindir Pengadilan Distrik di Belanda

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat melontarkan sindiran terhadap mekanisme pengadilan distrik di Den Haag, Belanda, ketika membuka rapat kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta.

Hal ini berkaitan dengan proses pengadilan atas pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang digelar pada 5 Oktober lalu. Waktu ini bertepatan dengan waktu kunjungan Presiden ke Belanda. "Tuntutan diajukan pada 4 Oktober. Pengadilan memutuskan menggelar persidangan pada 5 Oktober. Saya kira ini pengadilan paling cepat di dunia. Isinya adalah berkaitan dengan apa yang disebut pelanggaran HAM oleh kita, Indonesia, khususnya di Maluku," kata Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (7/10/2010).

Kabar soal digelarnya pengadilan soal pelanggaran HAM, katanya, diterima dari Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Lantas, Presiden pun mengonfirmasi surat tersebut ke Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Fanny Habibie. Dubes Fanny kemudian membenarkan hal tersebut.

Akhirnya, setelah menerima masukan dari Wakil Presiden Boediono dan beberapa menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, Presiden memutuskan untuk menunda kunjungannya. Dikatakan, ketika Ratu Belanda Wilhelmina Armgard berkunjung ke Indonesia, dia mendapat sambutan hangat.

"Menjadi sulit saya terima ketika saya datang disambut dengan pengadilan seperti itu. Saya tidak takut kalau ada unjuk rasa, itu biasa. Saya juga tidak gentar kalau dikatakan ada ancaman terhadap kunjungan Presiden. Tidak apa-apa, ada sistem pengamanan, ada Paspampres. Tetapi ketika yang akan ada adalah sebuah pengadilan yang digelar dengan topik masalah HAM kita, dan sidang tuntutan untuk menangkap Presiden Indonesia digelar sesaat sebelum saya datang. Menurut saya, ini tidak bisa diterima," katanya.

Kendati demikian, Presiden menegaskan bahwa hubungan Indonesia-Belanda dalam kondisi yang baik sejak tahun 2005. Pada tahun tersebut, Belanda secara resmi mengakui Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Saat itu, Pemerintah Belanda mengirim menteri luar negeri untuk menghadiri peringatan HUT Kemerderkaan RI di Indonesia. Perdana Menteri Belanda pun beberapa kali menghadiri peringatan HUT Kemerderkaan RI yang digelar di KBRI di Belanda.