JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengaku tengah mendorong sekolah agar lebih profesional melalui komite sekolah yang seharusnya bertanggung jawab mengawasi dan mengawal sekolah dari sisi finansial dan mutu akademik. Fasli mengakui, pihaknya belum puas dengan tata cara pemilihan anggota komite sekolah.
"Padahal sudah ada aturannya di peraturan menteri. Masyarakat memang harus diberdayakan supaya manajemen berbasis sekolah tidak di-abuse," kata Fasli di Jakarta, Kamis (14/10/2010), terkait perlunya mendorong manajemen sekolah yang terbuka.
Fasli menambahkan, sebenarnya komite sekolah akan berdaya jika dewan pendidikan juga berdaya. Dewan pendidikan bisa menjadi kekuatan baru untuk mendorong komite sekolah yang independen dan kuat.
"Kalau dewan diberdayakan dan dia yang memastikan seleksi anggota komite, komite sekolah pasti berdaya. Jika memang tidak percaya lagi dengan pemerintah daerah," ujar Fasli.
Fasli berjanji, mulai 2011 pemerintah akan mendorong fungsi dan peran 521 dewan pendidikan (beranggotakan perwakilan guru, tokoh masyarakat, dan tokoh agama pilihan masyarakat) di seluruh Indonesia agar lebih efektif mendampingi masyarakat dan memberi masukan serta meninjau isu-isu pendidikan.
"Selama ini keberadaan dewan kerap tidak terlihat tetapi mereka jelas ada dan dewan juga menerima block grant untuk operasional dewan seperti pendampingan komite sekolah," kata Fasli.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang