PM Irak Berkunjung ke Iran, Allawi Berang
Teheran, Senin -
Pemimpin Koalisi Daftar Irak Iyad Allawi (saingan utama Al Maliki) dua pekan lalu juga mengadakan lawatan ke sejumlah negara, yang meliputi Mesir, Suriah, Kuwait, dan Arab Saudi.
Dua tokoh Irak ini sedang memperebutkan jabatan perdana menteri. Allawi dan Al Maliki memilih meminta dukungan regional. Perundingan internal di antara kekuatan-kekuatan politik di Irak selama ini gagal mencapai kesepakatan soal penentuan pejabat PM Irak mendatang meski pemilu legislatif negara itu telah berlalu tujuh bulan lalu.
Pemilu legislatif Irak pada 7 Maret lalu menghasilkan tiga kekuatan besar, yaitu Koalisi Daftar Irak pimpinan Iyad Allawi (91 kursi), Koalisi Negara Hukum pimpinan Nouri Al Maliki (89 kursi), dan Koalisi Nasional Irak pimpinan Ammar Hakim (70 kursi).
Harian Inggris, The Guardian, Senin (18/10), mengungkapkan, Iran berhasil memengaruhi perundingan di balik layar dengan sejumlah kekuatan politik regional agar Nouri Al Maliki bisa menjabat kembali sebagai PM.
Menurut harian itu, Iran telah melakukan pembicaraan rahasia dengan Suriah, Hezbollah, faksi-faksi Kurdi di Irak, dan sejumlah kekuatan politik Syiah.
Iran juga berhasil memecah barisan Koalisi Nasional Irak pimpinan Ammar Hakim. Koalisi Nasional Irak kini terpecah antara kubu Al Sadr pimpinan Moqtada Al Sadr yang mendukung Nouri Al Maliki dan Majelis Tinggi Islam pimpinan Ammar Hakim, pendukung Allawi.
Harian itu mengatakan, keberhasilan Iran itu merupakan kekalahan strategis AS di Irak.
Dukungan besar kepada Al Maliki membuat berang Iyad Allawi, yang menuduh Iran menggoyang stabilitas di Irak dan Timur Tengah dengan melakukan manuver dalam politik di Irak.
Allawi memperingatkan politisi Irak yang meminta restu Iran. ”Saya tidak akan meminta restu Iran agar menyetujui saya sebagai PM Irak,” kata Allawi seraya meminta Iran keluar dari pentas politik Irak. Pemimpin Majelis Tinggi Islam Ammar Hakim juga menegaskan tidak akan bergabung dalam koalisi pemerintahan pimpinan Maliki.
Harian Asharq Al Awsat, Senin, mengutip salah seorang juru bicara Koalisi Daftar Irak, Maeson Al Damlouji, mengungkapkan, Koalisi Daftar Irak pimpinan Iyad Allawi siap berunding untuk memberi jabatan presiden Irak kepada Iyad Allawi dan jabatan PM dipangku Nouri Al Maliki.
Namun, Damlouji memberi syarat harus menambah wewenang di bidang keamanan dan ekonomi kepada presiden Irak mendatang. Presiden Irak selama ini hanya jabatan simbolis. Perdana menteri mempunyai wewenang sangat luas.
Irak adalah negara yang terpecah ke dalam berbagai kelompok.
