Pemerintah Larang Iklan Susu Formula

BANDUNG, KOMPAS - Mulai 2011 Kementerian Kesehatan melarang penayangan iklan susu formula untuk anak usia di bawah satu tahun. Langkah ini sebagai upaya menekan angka kematian anak yang masih tinggi, yang salah satu penyebabnya adalah sangat rendahnya cakupan air susu ibu eksklusif.

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih memaparkan hal itu di sela-sela pertemuan Strategic Alliance for Achieving MDG’s (Tujuan Pembangunan Milenium), Peringatan Dies Natalis ke-63 Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Jumat (22/10) di Bandung.

”Cakupan ASI eksklusif masih rendah karena orangtua memilih memberikan susu formula. Untuk itu, semua iklan, baik di media cetak, elektronik, maupun luar ruang, akan dilarang,” ujarnya.

Melarang kerja

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga akan melarang kerja sama antara produsen susu formula dan tempat-tempat pelayanan kesehatan negeri dan swasta, termasuk rumah bersalin, dokter, dan bidan.

Pemberian susu formula bagi anak di bawah dua tahun hanya diizinkan untuk kasus-kasus tertentu, misalnya jika ibu melahirkan bermasalah dengan pengadaan ASI. Pelarangan ini rencananya diberlakukan bersamaan dengan keluarnya peraturan pemerintah (PP) yang mengatur peningkatan air susu ibu (ASI) eksklusif dan pembatasan pemakaian susu formula pada 2011.

Menurut Endang, kampanye pemberian ASI eksklusif sangat vital dalam menekan angka kematian bayi di bawah lima tahun. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, ASI bisa menurunkan kematian hingga 17 persen pada kelahiran baru (neonatal) dan 12 persen pada anak di bawah lima tahun.

Ia memaparkan, angka kematian bayi baru lahir secara nasional adalah 34 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian anak di bawah lima tahun mencapai 44 anak per 1.000 kelahiran hidup. ”Baru sekitar 22 persen ibu melahirkan memberikan ASI eksklusif pada bayinya,” jelasnya.

Saat ini pemerintah terus menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang ASI, yang akan disahkan awal tahun depan.

Peraturan soal tembakau

Selain itu, Kemenkes juga sedang membahas RPP Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan.

”PP tentang ASI kemungkinan besar akan lebih cepat disahkan dibandingkan PP tembakau yang pembahasannya cukup alot. Namun, keduanya diusahakan selesai tahun depan,” tegasnya.

Pembahasan RPP ASI relatif lebih lancar karena produsen-produsen susu formula mau bekerja sama mendukung aturan tersebut. Sementara pembahasan RPP tembakau terjebak berbagai kepentingan, terutama dari pihak produsen rokok yang tidak senang dengan aturan baru itu.

Dalam RPP tentang tembakau, Endang menyebutkan, pemerintah akan melarang semua iklan rokok umum tidak hanya di tempat publik, tetapi juga di media massa. Produsen rokok juga diminta memuat visualisasi bahaya merokok, seperti kanker, jantung, dan paru-paru di ruang yang lebih besar pada kemasan rokok untuk mengganti tulisan peringatan bahaya merokok yang saat ini terpampang dalam ukuran relatif kecil. (GRE)