MS Kaban dan Anggoro Dipanggil KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mengusut kasus suap dalam pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu atau SKRT di Departemen Kehutanan.

Terkait dengan rencana itu, hari ini KPK mengagendakan pemeriksaan pada Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban dan tersangka sekaligus buronan KPK yang merupakan Dirut PT Masaro, Anggoro Widjojo.

"Hari ini kami akan periksa AW (Anggoro Widjojo) sebagai tersangka dan mantan Menteri Kehutanan MS Kaban sebagai saksi pada kasus pangadaan SKRT di Departemen Kehutanan (Dephut)," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

MS Kaban hadir ke KPK sekitar pukul 10.30 WIB, sementara Anggoro yang dinyatakan buron sejak 2 Juli 2008 lalu hingga kini belum nampak kehadirannya. Terkait dengan keberadaan Anggoro tersebut, Johan Budi mengaku KPK hari ini memang mengagendakan pemeriksaan Anggoro, akan tetapi dirinya tak tahu menahu apakah Anggoro sudah berhasil ditemukan atau belum.

"AW kita ketahui memang sudah DPO. Jadwal hari ini kita memang periksa, apakah dia datang apakah sudah ditemukan itu saya tidak tahu menahu," ucap Johan kepada wartawan.

Adapun, di dalam kasus SKRT, Direktur Utama PT Masaro, Anggoro Widjojo ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 24 Juni 2009. Ia dituduh memberi uang kepada sejumlah anggota Komisi IV DPR dan pejabat lain sebagai imbalan karena menyetujui anggaran program revitalisasi gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan.

Anggoro diduga melanggar Pasal 5 Ayat 1 atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, MS Kaban masih berstatus saksi hingga kini.

Proyek SKRT ini bermula pada Januari 2007 saat Departemen Kehutanan mengajukan usulan rancangan program revitalisasi rehabilitasi hutan. Departemen yang dipimpin MS Kaban itu mengajukan anggaran Rp 180 miliar. Padahal, proyek ini sudah dihentikan pada 2004 pada masa Menteri Kehutanan, M Prakoso.

Anggoro diduga telah mempengaruhi anggota Komisi Kehutanan DPR untuk melanjutkan proyek tersebut. Kemudian, Komisi Kehutanan yang dipimpin Yusuf Erwin Faishal mengeluarkan surat rekomendasi yang berisi usulan untuk menunjuk PT Masaro Radiocom sebagai rekanan pengadaan alat komunikasi. Usulan ini akhirnya disetujui Menteri Kehutanan saat itu MS Kaban.