Pendidikan Karakter Bangsa

Oleh ANANG

Ada agenda besar dalam dunia pendidikan kita yang secara makna terdengar tidak begitu asing, yakni kebijakan nasional tentang pendidikan karakter bangsa. Istilah pendidikan karakter terasa sangat akrab karena kata pendidikan dan karakter begitu sering terdengar. Ketika kedua kata sakral tersebut disatukan, muncul harapan akan terbangunnya suasana dan semangat baru dalam kehidupan berbangsa.

Pewacanaan agenda ini sangat tepat mengingat masyarakat saat ini sedang mengalami kelesuan saat harus memikirkan masalah pendidikan dan hal yang berkaitan dengan karakter bangsa. Kelesuan ini terus bergulir bagai bola salju serta sering membuat masyarakat pesimistis dan kehilangan arah. Ketika karakter bangsa saat ini berada di titik nadir yang mengkhawatirkan, masyarakat mulai menduga, masalah pendidikanlah yang harus pertama kali dibenahi. Hal ini wajar mengingat geliat dunia pendidikan Tanah Air terkesan berjalan di tempat.

Drama para petinggi negara, yang notabene adalah orang-orang terdidik, di panggung politik dengan berbagai adegan gelinya jelas mengisyaratkan retaknya kepribadian bangsa. Hal itu semakin memperkuat kekecewaan akan dunia pendidikan. Para anggota Dewan dan pejabat terhormat seakan telah berhasil memberikan contoh bagaimana beradu jotos dan berjalan-jalan di luar negeri. Mereka dengan mudah menyaksikan dan mencontoh sandiwara itu dalam arena yang lebih luas dan bentuk aksi yang lebih keras.

Adalah tepat ketika kebijakan nasional pendidikan karakter bangsa ini digulirkan saat realitas bangsa sedemikian runyam. Jika agenda besar yang dirancang dalam tiga tahapan, yaitu 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2025, ini benar-benar diikuti dengan langkah besar dan komitmen nyata, masyarakat siap mendukung. Karakter bangsa Indonesia adalah memiliki tingkat loyalitas dan nasionalisme yang cukup tinggi. Namun, sebaliknya, jika ternyata hal ini hanya berakhir sebatas agenda tanpa diikuti langkah-langkah konkret, kekecewaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin besar.

Agenda semu?

Dibutuhkan langkah strategis yang realistis agar agenda besar pendidikan karakter bangsa ini tidak hanya dikenal dalam slogan, tetapi juga menjadi agenda bersama yang lebih tampak dan berdampak. Adalah tepat ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan menyelenggarakan kegiatan Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia (Galaksi) pada 26-28 Oktober 2010, yang merupakan rangkaian untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda.

Kegiatan yang melibatkan pelajar dari 26 kota dan kabupaten se-Jabar ini diorientasikan untuk menggali dan menunjukkan ragam potensi yang mencirikan kekhasan pribadi bangsa Indonesia yang bersumber dari budaya lokal Jabar. Jelas bahwa ini bukan kegiatan kecil, tentu dengan biaya yang tidak kecil pula.

Anggaplah kegiatan ini sebagai tonggak awal untuk mencari, membentuk, dan mempertahankan karakter bangsa Indonesia khas Jabar. Bagaimana kegiatan ini diselenggarakan serta anggaran didapatkan, dialokasikan, dan dipertanggungjawabkan adalah pelajaran pertama. Sementara hal lain berupa gelar seni dan budaya adalah sisi ornamental sebagai pewarna dan pemanis acara. Jika demikian yang terjadi, pribadi bangsa Indonesia khas Jabar akan sesuai dengan makna peribahasa hade gogog, hade tagog, lantang saat bersuara dan berwibawa saat diam.

Kekhawatiran yang muncul adalah adanya orientasi oportunis dan mental korup. Alih-alih membangun pribadi berkarakter Indonesia khas Jabar, yang didapat justru terciptanya lahan praktik pribadi semrawut yang ditularkan dari pusat ke daerah. Kesemrawutan ini muncul dalam bentuk perilaku tidak jujur, oportunis, korup, dan berbagai karakter buruk lain yang dipraktikkan saat kegiatan dilaksanakan.

Langkah strategis

Ada catatan yang perlu dipikirkan dalam membentuk karakter bangsa. Pertama, lebih mengedepankan figur dan contoh ketimbang slogan. Masyarakat menunggu kehadiran sosok-sosok jujur, disiplin, pekerja keras, dan bertanggung jawab. Mereka dikenal atas dasar kerja dan dedikasi, bukan kata dan janji-janji.

Kedua, mengedepankan praktik, bukan teori. Maknanya, jujur adalah pekerjaan, bukan perkataan. Ketiga, berpijak pada hal realistis dan tidak membubung. Masyarakat tidak berharap hadirnya kalimat-kalimat sakral yang indah tetapi sulit dicapai. Masyarakat butuh kalimat-kalimat sederhana dari orang yang jujur dan dapat dipercaya.

Hal terbesar yang dihadapi pemerintah saat hendak menggulirkan wacana baru adalah masalah kepercayaan publik. Masyarakat masih merasakan jarak yang begitu jauh antara janji dan kenyataan setelahnya. Masyarakat terlalu sering menemukan kesenjangan itu. Berita kerap menggiring pemerintah sebagai sosok adigung, yang susah disentuh, yang semakin jauh, dan makin tak mungkin bisa disentuh. ANANG Guru SMAN 2 Kota Sukabumi; Pengurus Asosiasi Guru Penulis PGRI Provinsi Jabar lustrasi