Jangankan Agenda, Daftar Nama Saja Susah

JAKARTA, KOMPAS.com- Imbauan Pimpinan DPR agar komisi dan alat kelengkapan memberikan informasi secara transparan terkait kunjungan kerja ke luar negeri, kerap kali diabaikan.

Jangan berharap mendapatkan agenda dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan wakil rakyat di negara tujuan, mencari daftar nama anggota yang berangkat saja sulitnya minta ampun. Padahal, mendapatkan daftar nama anggota yang berangkat ini penting untuk megetahui konsistensi fraksi-fraksi yang bersuara lantang melarang anggotanya ikut kunjungan kerja ke luar negeri.

Sejumlah wartawan yang biasa meliput kegiatan di parlemen pun dilempar ke sana ke sini untuk mendapatkan data sahih mengenai jadwal kunjungan kerja berikut daftar anggota yang berangkat.

Selasa (2/11/2010) pagi, Sekjen DPR Nining Indra Saleh mengatakan, tak hapal kemana saja jadwal kunjungan kerja komisi dan alat kelengkapan. "Harus dilihat di jadwal, saya enggak hapal," katanya.

Nining pun lantas meminta wartawan mengonfirmasi ke Bagian Perjalanan Dinas DPR. Kepala Bagian Perjalanan Dinas, Nasrullah, awalnya menolak karena belum mendapatkan perintah dari atasan.

"Saya enggak berani kalau belum ada perintah langsung dari atasan. Saya coba tanya ke Sekjen dulu, hubungi saya 15 menit lagi," kata Nasrullah saat dihubungi Kompas.com.

Lima belas menit kemudian, Nasrullah meminta agar wartawan terlebih dahulu meminta melalui atasannya, Kepala Biro Perjalanan, Slamet Sutarsono. Saat dihubungi, Slamet menolak karena belum ada perintah langsung dari Kesekjenan. Padahal, sebelumnya Sekjen meminta wartawan meminta ke bagiannya.

"Perintahnya kan ke wartawan, bukan ke saya," kata Slamet saat dihubungi terpisah.

Akhirnya, upaya dilakukan dengan langsung menemui Nasrullah. Ia mengatakan, Sekjen akan memberikan keterangan terkait kunjungan kerja. Dalam pernyataannya kepada pers, Nining mengatakan, ia hanya memegang data kunjungan kerja yang sedang berjalan.

"Kita kan tidak bisa kalau semuanya. Kalau yang baru akan berangkat, kadang enggak jadi, sehingga tidak berani mengatakan jadi atau tidak. Yang diagendakan apa, tanya pada komisi jangan pada saya. Sekarang yang sedang ke luar negeri adalah tim OJK. Ini ke Korsel dan Jepang. Kemudian, RUU Rusun yang ke Moskow," jelasnya.

Mengenai siapa saja yang berangkat ke sejumlah negara itu, Nining mengaku tak berhak memberikan data tersebut kepada wartawan. Kesekjenanan, kata dia, hanya memiliki kewenangan terkait anggaran."Kalau siapa saja yang berangkat, ke sekretariat komisi," ujarnya.

Staf Sekretariat Komisi XI dan Komisi V yang ditemui terpisah juga setali tiga uang. Robert, staf Sekretariat Komisi XI mengatakan, data terkait kunjungan Pansus RUU OJK ke Jepang dan Swiss berada di tangan staf yang kebetulan turut dalam rombongan.

Ia hanya mengatakan bahwa pimpinan Pansus, Nusron Wahid, ikut dalam kunjungan itu. Nusron adalah anggota Fraksi Partai Golkar, salah satu fraksi yang turut melarang anggotanya melakukan kunjungan ke luar negeri, menyusul bencana yang terjadi di Tanah Air.

"Kita akan cek," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, saat dimintakan konfirmasi terkait keberangkatan Nusron.

Sekretariat Komisi V juga menyampaikan hal yang sama. Seorang Kepala Sub Bagian, Tomo, mengatakan, dirinya tak memegang data anggota Pansus RUU Rumah Susun yang bertolak ke Moskow. Data itu dibawa oleh seorang Kepala Sub Bagian yang lain dan kebetulan turut bersama rombongan.

Sebelumnya, saat kunjungan kerja ke luar negeri DPR disoroti publik, Pimpinan Dewan meminta setiap komisi dan alat kelengkapan menyampaikan ke publik terkait agenda, tujuan dan target yang ingin dicapai dari kunjungan tersebut.