JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono meminta pemerintah melakukan introspeksi terkait sejumlah kelemahan dalam perumahan rakyat. Hal itu disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Nasional Real Estat Indonesia Ke-13 di Jakarta, Selasa (9/11/2010).
Ia menegaskan, pemerintah memiliki tugas dan kewajiban untuk menyediakan rumah rakyat. Program perumahan itu perlu diarahkan untuk masyarakat tidak mampu. Tanggung jawab itu perlu dipikul bersama melalui koordinasi dengan pengembang.
Boediono mengakui, selama ini pemerintah memiliki sejumlah kelemahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penyediaan rumah rakyat. Terdapat sejumlah kebijakan yang lemah, dan harus segera dituntaskan, termasuk biaya tinggi perizinan dan proses perizinan dipermudah.
”Kuncinya adalah mencari titik temu dan keseimbangan yang pas antara pemerintah dan pelaku, serta introspeksi masing-masing. Pemerintah siap dan harus melakukan introspeksi,” ujarnya. (Brigita Maria Lukita)
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang