Rehabilitasi Belum Dimulai

Kompas.com - 10/11/2010, 04:01 WIB

WASIOR, KOMPAS - Aktivitas pembangunan kembali fasilitas permukiman, perkantoran, dan fasilitas umum di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, belum dimulai. Pemerintah berdalih masih menunggu normalisasi sungai dan pengkajian daerah-daerah rawan bencana banjir.

Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi seusai memantau pembangunan tempat hunian sementara di Wasior, Selasa (9/11), mengatakan, empat sungai yang melintas di Wasior mendangkal setelah bencana banjir bandang, yaitu Sungai Sanduai, Rado, Anggris, dan Miei.

”Selama aliran sungai belum lancar, bencana banjir masih bisa terjadi. Normalisasi sungai perlu dilakukan sebelum pembangunan kembali,” katanya.

Berdasarkan pantauan, sungai-sungai itu kini mendangkal dari dalam semula 4 meter menjadi tinggal 1 meter. Sungai-sungai itu umumnya tertutup batang kayu, pasir, dan bebatuan yang terbawa air bah pada saat kejadian 4 Oktober lalu.

Pelaksana Tugas Bupati Teluk Wondama Decky Ampnir menyatakan, pihaknya telah mengusulkan normalisasi keempat sungai itu ke pemerintah pusat. Namun, sejauh ini kegiatan normalisasi sungai belum terjadwalkan.

Ketua Jurusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada Dwikorita Karnawati yang ditemui di Wasior, Sabtu lalu, mengatakan, banjir bandang masih berpeluang kembali terjadi. Penyebabnya, keempat sungai itu diapit tebing curam. Tebing itu berpotensi longsor sehingga bisa menutup alur sungai yang bisa menyebabkan kembali banjir bandang.

Gubernur mengatakan, pembangunan belum bisa dilakukan karena perlu ada pengkajian daerah rawan bencana banjir di Wasior.

Decky mengatakan, pengkajian sudah hampir tuntas. Dengan begitu, saat pembangunan 93 hunian sementara rampung dua minggu mendatang, pembangunan fasilitas umum, seperti sekolah, puskesmas, dan jembatan, bisa mulai.

”Setelah hunian sementara selesai, diharapkan warga Wasior yang masih mengungsi di luar Wasior mau kembali dan ikut membangun Wasior,” katanya.

Rehabilitasi fasilitas umum di Wasior berjalan lamban. Rumah sakit belum bisa digunakan karena sebagian ruang tertutup lumpur setebal 30 sentimeter.

”Belum semua ruang di rumah sakit dibersihkan karena kami kekurangan tenaga,” kata dr Habel Pandelaki, Kepala Dinas Kesehatan Teluk Wondama.

Dia menambahkan, hal itu membuat pasien dengan kondisi gawat dan butuh dioperasi harus dirujuk ke Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat. Manokwari

dicapai dengan kapal laut selama 5-10 jam atau pesawat terbang selama 1 jam.

Warga Wasior resah atas lambannya pembangunan fasilitas umum. Willem Imburi (45), warga Kampung Moro, mengatakan, seharusnya fasilitas umum dibangun bersamaan dengan hunian sementara.

Tanggap darurat

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey di Manado, Sulawesi Utara, Selasa, mengkritik pemerintah yang dinilai lamban menggunakan dana tanggap darurat untuk korban bencana.

Menurut Dondokambey, dana tanggap darurat sebesar Rp 150 miliar yang masih mengendap di Kementerian Keuangan belum terpakai. ”Padahal, pembahasan dana on call berikut DIPA sudah selesai dua minggu lalu. Pemerintah tinggal menggunakan untuk kebutuhan logistik korban bencana,” katanya.

Badan Anggaran DPR dan pemerintah juga selesai membahas dana rekonstruksi bencana di Sumatera Barat dan Wasior senilai Rp 1,9 triliun. Total dana cadangan bencana pada APBN 2010 mencapai Rp 4,2 triliun.

(APA/ZAL)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau