3.000 Rumah Tak Layak Huni
Jumlah itu dihitung berdasarkan angka warga miskin di Jakarta Pusat, hasil perhitungan Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, yang mencapai 24.000 kepala keluarga. Apabila rata-rata satu rumah dihuni empat kepala keluarga, rumah warga miskin hanya 6.000 unit.
”Hanya sekitar 50 persen yang rumahnya tergolong tidak layak huni, yaitu sekitar 3.000 rumah,” kata Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Ireni, Rabu (10/11) di Jakarta. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah tidak dapat merehabilitasi semua rumah tidak layak huni yang ada.
Kategori rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memiliki ventilasi, kamar mandi, dan hanya punya satu kamar tidur. Rumah dengan segala keterbatasan fasilitas itu sebagian besar dihuni lebih dari satu keluarga.
Menurut Ireni, rumah tidak layak huni paling banyak terdapat di empat kecamatan, yaitu Johar Baru, Tanah Abang, Kemayoran, dan Sawah Besar. Untuk tahun ini, rehabilitasi diprioritaskan di Johar Baru dan Tanah Abang.
Untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni, Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat membagi para pemilik rumah itu dalam kelompok yang terdiri dari 5-10 orang. ”Sistem kelompok itu untuk menguatkan solidaritas,” kata Ireni.
Dalam program itu, setiap rumah mendapat jatah rehabilitasi Rp 10 juta. Namun, setiap rumah membutuhkan biaya yang berbeda-beda, tergantung dari kondisi dan jenis kerusakan rumah.
Setiap kelompok penerima dana rehabilitasi kemudian diajak untuk melihat kondisi rumah anggota kelompok penerima dana lainnya. Dengan cara seperti ini, warga miskin penerima dana bantuan rehabilitasi dapat menerapkan subsidi silang. Warga yang kondisi rumahnya masih bagus rela menyisihkan jatah dana rehabilitasinya untuk warga lain yang kondisi rumahnya lebih parah.
Salah satu ketua dari kelompok itu, Ukar Yuhendar (60), memiliki rumah seluas 3 meter x 13 meter, dengan satu kamar tidur seluas 2 meter x 3 meter. Rumah di Kelurahan Johar Baru RT 002 RW 006, Johar Baru, Jakarta Pusat, itu dihuni Ukar dan istrinya, Daroyah (60), serta tiga anaknya dan satu menantu.
Dinding rumah itu berupa campuran antara batu bata dan kayu lapis. Salah satu sisi dindingnya menjadi satu dengan rumah di sebelahnya. Rumah itu baru saja ditinggikan 30 sentimeter karena wilayah tersebut rawan banjir.
Ukar yang tinggal di rumah itu sejak tahun 1955 tak mampu merehabilitasinya agar layak huni. Saat ini, jarak antara eternit dan lantai rumahnya pun kurang dari 2 meter. Ukar tidak mampu meninggikan rumah sekaligus membenahi atapnya.
Satu-satunya kamar tidur di rumah itu dipakai Ukar dan istrinya serta anak dan menantunya. ”Saya sendiri tidur di lantai,” katanya.
Ukar hanya bekerja sebagai sopir sewaan pada Sabtu dan Minggu. ”Setiap minggu saya dapat Rp 150.000,” katanya.
Keluarganya sangat bergantung pada penghasilan itu. Daroyah tidak dapat bekerja lagi karena mengidap kanker payudara. Sementara anak-anak Ukar bekerja serabutan dan memperoleh penghasilan yang sedikit.
Ireni mengatakan, warga miskin di Jakarta Pusat seperti Ukar ini membutuhkan dorongan motivasi untuk maju. ”Warga miskin di Jakarta Pusat tidak banyak secara kuantitas dibandingkan dengan daerah administratif Jakarta lainnya, tetapi dari segi kualitas lebih menonjol,” katanya.
Artinya, warga miskin di Jakarta Pusat sebagian besar cenderung bersikap pasrah dan tidak mau maju. Berbeda dengan warga miskin di Jakarta Timur, misalnya, yang masih mau mencari uang di berbagai macam sektor informal karena di daerah itu ada banyak terminal dan pasar.
Sementara itu, di Jakarta Pusat, sektor informal sangat sedikit karena gedung-gedung besar lebih mendominasi. ”Di Jakarta Pusat, warga miskin sulit untuk mencari pekerjaan informal,” katanya.
Oleh karena itu, Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat membentuk tim teknis yang bertugas mendampingi dan menggali potensi yang dimiliki warga miskin untuk lebih dikembangkan lagi. Mereka diarahkan untuk mencari peluang usaha lebih baik.
