Korea Menanti Seruling Washington

Kusnanto Anggoro

Semenanjung Korea kembali membara. Minggu lalu, Korea Utara menembakkan ratusan artileri dan menewaskan penduduk sipil di Pulau Yeonpyeong.

Korea Selatan mulai mengeras dan mengancam akan menyerang balik. Kapal Induk Amerika USS George Washington memasuki perairan Laut Kuning pada Minggu, 28 November, untuk menggelar latihan gabungan dengan tentara Korea Selatan. Ketegangan telah menjadi isu rutin di Semenanjung Korea. Lebih dari 160 ketegangan terjadi dalam hampir setengah abad ini. Pintu diplomasi masih terbuka. Kali ini kunci justru berada di Washington.

Inferioritas militer Korut

Korea Utara boleh jadi bengal, tetapi tidak bodoh. Rudal-rudal yang ditembakkan ke Korea Selatan bukanlah sinyal keinginan perang. Berbagai studi, misalnya oleh Korea Institute for Defense Analyses (2004), menunjukkan kegarangan mesin perang Korea Utara. Dari sisi kuantitatif, Korea Utara mengungguli Korea Selatan hampir di semua elemen tempur: personel tentara, tank, kapal perang, pesawat tempur, dan peluru kendali. Korea Utara juga memiliki 6-9 hulu ledak nuklir.

Namun, keunggulan numerik tidak mencerminkan kekuatan nyata. Korea Utara mengandalkan tank buatan tahun 1960-an yang tidak dilengkapi dengan sinar inframerah dan, oleh karenanya, tak mungkin digunakan pada waktu malam. Panser-panser Korea Utara tak akan sanggup menyeberangi sungai untuk mencapai Korea Selatan.

Pesawat tempur MiG 29 Korea Utara tidak dilengkapi peralatan komunikasi dan navigasi yang memadai untuk peperangan udara modern. Keunggulan militer konvensional sesungguhnya berada di pihak Korea Selatan, bahkan tanpa memperhitungkan bantuan Amerika sekalipun.

Senjata nuklir bukanlah pilihan bagi Korea Utara: 6-9 hulu ledak nuklir memang menebar maut, tetapi tidak cukup buat melumpuhkan sasaran strategis di Korea Selatan dalam serangan pertama.

Rudal-rudal nuklir Korea Utara tidak lebih dari ”penyeimbang strategis” terhadap apa yang dilihatnya sebagai keunggulan kekuatan konvensional Korea Selatan. Di panggung diplomatik, potensi (senjata) nuklir Korea Utara itu paling jauh akan digunakannya untuk ”pemerasan diplomatik”.

Karena itu, tak ada satu alasan rasional pun yang membenarkan Korea Utara akan memulai perang. Kalau pilihan itu diambil, mereka tidak akan mampu bertahan lebih dari tiga hari. Dalam 24 jam pertama saja, hampir separuh dari posisi strategis Korea Utara akan luluh lantak oleh serangan udara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Tak akan ada perlawanan gerilya. Kim Jong Il bukan Saddam Hussein dan rakyat Korea Utara sudah lama mengharapkan bisa bergabung dengan saudara-saudaranya di selatan perbatasan.

Genting, tetapi tidak krisis

Tentu memulai perang tidak selalu dilandasi perhitungan rasional, seperti ditunjukkan Jepang di Pearl Harbour (1941) atau Argentina di Malvinas (1982). Namun, diragukan Kim Jong Il akan mengikuti jejak Jepang atau Argentina itu. Korea Utara telah demikian terpuruk.

Satu-satunya kepentingan nasionalnya yang amat mendesak adalah mempertahankan kelangsungan hidup mereka sebagai satuan ideologi, politik, maupun wilayah. Kecil kemungkinan kepentingan itu dapat diraih melalui medan laga.

Prioritas politik Kim Jong Il adalah memperkuat kedudukan putranya, Kim Jong Un, yang baru dikukuhkan sebagai jenderal. Penembakan rudal ke wilayah Korea Selatan merupakan bagian penting dari upaya itu.

Bapak-anak Kim perlu mengakomodasi garis keras anggota-anggota Komisi Pertahanan Nasional yang didominasi oleh kaum militeris. Kim Jong Il menghadapi tantangan serupa dalam kurun 1994-1997 ketika terjadi 22 kegentingan dengan Korea Selatan. Frekuensi ketegangan menyusut menjadi 14 kali saja dalam tenggat yang sama setelah Kim Jong Il mengonsolidasi kekuasaannya pada tahun 1998.

Bersama dengan berlalunya waktu, Kim muda pada akhirnya akan memperoleh legitimasi meskipun harus berbagi pengaruh dengan pamannya, Jung Song Taek, seorang militeris sejati dan Wakil Ketua Komisi Pertahanan Nasional. Setelah tahun 2012, ketika Kim Jong Un secara resmi menggantikan ayahnya, Pyongyang akan lebih bersahabat. Dua sampai tiga tahun mendatang Semenanjung Korea masih akan diwarnai dengan beragam ketegangan meski tidak akan bermuara pada krisis.

Yang lebih mencemaskan saat ini adalah jika Korea Selatan menggunakan kesempatan untuk menyatukan kembali Semenanjung Korea melalui jalan perang. Kemampuan ekonomi, kekuatan mesin perang, dan dukungan Amerika Serikat merupakan unsur-unsur yang dapat menggoda Seoul menempuh pilihan militer untuk mencapai tujuan itu. Dukungan publik merupakan pendorong tersendiri bagi Seoul untuk menempuh pilihan itu. Jika terjadi, hanya Washington yang dapat membujuk Seoul untuk mengekang diri.

Kunci di Washington

Kalau kunci berada di Washington, tak perlu mencarinya ke Peking. Memang Tiongkok merupakan satu-satunya negara kepada siapa Korea Utara amat bergantung. Lebih dari 90 persen energi, 80 persen barang konsumsi, dan 45 persen pangan yang mereka butuhkan berasal dari Tiongkok. Namun, terlalu berlebihan berharap Tiongkok mau dan bisa memengaruhi Korea Utara.

Karena keinginannya untuk mempertahankan dominasi nuklir di Asia Timur, Tiongkok mungkin saja akan mencegah Korea Utara memulai kembali program pengayaan plutonium. Namun, Peking tidak akan lebih dari basa-basi untuk menggugat serangan terbatas Pyongyang terhadap Korea Selatan.

Pintu diplomasi tak seluruhnya tertutup. Meski melelahkan, the Six Party Talks (Amerika Serikat, China, Rusia, Jepang, Korea Utara, dan Korea Selatan) telah berhasil mengakhiri program pengayaan plutonium Korea Utara. Justru Pyongyang yang tak menerima imbalan sepadan. Bantuan hanya terbatas pada ”pembangunan dan kemanusiaan”. Energi masih tetap diperolehnya melalui perdagangan komersial, bukan sebagai imbalan penghentian program pengayaan plutonium itu. Washington tetap menolak berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan Pyongyang.

Stephen Bosworth, utusan khusus Amerika untuk masalah Korea, baru saja menyatakan bahwa the Six Party Talks tak akan kembali digelar (23 November 2010). Washington seharusnya justru menawarkan ranting zaitun. Si bengal Korea Utara tak bisa dikucilkan. Gedung Putih perlu merenungkan petuah Yoko Ono: ”tongkat saja menjadi seruling ketika dibelai dengan penuh limpahan kasih.”

Kusnanto Anggoro Alumnus Universitas Indonesia dan Universitas Glasgow, Skotlandia; Pengajar Pascasarjana Universitas Indonesia