Menyelamatkan Ibu Kota Negara
Ketiga pilihan: tetap di Jakarta dengan mengoptimalkan infrastruktur, memisahkan pusat pemerintahan dari ibu kota negara, atau memindahkan ibu kota ke tempat lain. Berikut catatan saya menanggapi seminar UI dan Universitas Paramadina baru-baru ini menyambut ajakan Presiden.
Pikiran yang berkembang cenderung memilih alternatif agar ibu kota negara tetap di Jakarta dengan mengoptimalkan infrastruktur. Yang gawat perlu diatasi segera: kemacetan yang kelak berhenti total akibat kepadatan mobil di 2014. Pertumbuhan kendaraan 8,1 persen setahun memadati jalan yang bertambah hanya 0,01 persen setahun (2004-2009). Pengangkutan pribadi 98,5 persen mendominasi semua kendaraan, pengangkutan umum hanya 1,5 persen.
Program tindak yang segera bisa menaikkan jumlah bus kota berbahan bakar gas (BBG) adalah merampungkan stasiun pompa BBG sebanyak mungkin untuk mengurangi waktu antre pengisiannya. Beda harga dan jaminan pemasokan BBG antara Perusahaan Gas Negara, Pertamina, dan Pemerintah DKI Jakarta direncanakan dapat ditanggung lagi Desember ini sehingga bisa melancarkan pemasokan BBG dan menaikkan operasi bus BBG.
Waktu operasi truk alat berat yang memadatkan jalan perlu dialihkan dari pagi-sore ke malam. Dibukanya pelabuhan laut Tanjung Priok dan pelabuhan udara Cengkareng dengan aparat pabean dan keamanan di malam hari—dengan insentif upah-gaji menarik—akan lebih mengoptimalkan penggunaan infrastruktur selama 24 jam sehari.
Kementerian BUMN dapat memelopori usaha memindahkan kantor pusat BUMN ke luar Jakarta seperti Bulog, Pertamina, Aneka Tambang, Perhutani, Inhutani, Perkebunan, dan Angkasa Pura untuk mengurangi secara berarti kemacetan lalu lintas Jakarta dan mendorong pembangunan daerah di luar Jakarta.
Rakor antarinstansi Oktober yang dipimpin wakil presiden menyepakati 17 langkah mengatasi kemacetan, empat langkah penanganan, dan delapan rencana aksi showcase yang pelaksanaannya dikoordinasikan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto. Program ini cukup komprehensif dan dapat lebih mengoptimalkan infrastruktur mengatasi kemacetan jalan.
Pembangunan Jakarta selama ini terarah pada usaha meladeni terlalu banyak fungsi kota: fungsi pemerintahan pusat, perdagangan, industri, perhubungan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kesehatan, investasi. Berbagai fungsi ini menciptakan banyak lapangan kerja dan jadi daya tarik kuat penduduk mencari kerja di Jakarta, tetapi bertempat tinggal di kawasan Debotabek.
Andai pelabuhan udara tak dipindahkan dari Kemayoran ke Cengkareng dan kampus UI tak dipindahkan dari Salemba ke Depok, kemacetan luar biasa akan timbul ke Kemayoran dan Salemba. Pemindahan itu kini menguntungkan Karawang dan Depok. Logika serupa kini harus diulang dengan menyebarkan berbagai fungsi yang kurang terkait peran ibu kota ke Debotabek, disertai insentif pindah dari pemda Jakarta bersama pemda Debotabek dan pemerintah pusat.
Pusat pemerintahan Indonesia terletak di sekitar Monas dan Lapangan Banteng dengan Istana Merdeka, Istana Negara, Bina Graha, dan Kompleks Sekretariat Negara sebagai inti pemerintah pusat dan ditopang oleh lembaga negara lain yang berlokasi di Jalan Merdeka seperti MA, MK, Markas Angkatan Darat, Kantor Menko Polkam, dan Menko Kesra. Di sekitar Lapangan Banteng, Pejambon, Gambir, dan Jalan Thamrin terdapat kantor kementerian utama dan BI.
Jika ada maksud memisahkan pusat pemerintahan dengan ibu kota negara, fasilitas kantor kawasan inilah yang perlu dipindahkan ke luar Jakarta. Belum termasuk fasilitas kementerian di luar kawasan ini dan kebutuhan membangun kawasan kedutaan di ibu kota negara. Pemindahan fasilitas kantor pusat pemerintahan butuh dana lebih dari Rp 100 triliun dan makan waktu sekitar 10 tahun, jauh melewati 2014. Sementara, masalah akut macet total lalu lintas belum terpecahkan dan akan bikin guncangan politik yang sangat serius di tahun pemilu 2014.
Sebaiknya kemacetan lalu lintas dan banjir Jakarta mengutamakan pemecahan dengan bekerja sama antardaerah Jabodetabek, menyebar, dan membangun berbagai fungsi kota sebagai gula-gula ke kawasan Debotabek agar beban kota Jakarta ringan. Akan lebih sempurna jika pemecahan kemacetan Jakarta sekaligus ditempatkan dalam kerangka lebih luas: sebar gula-gula pembangunan ke luar Jawa dengan melancarkan arus barang dan manusia dari Jawa ke luar Jawa, Sabang sampai Merauke.
