Cara Malaysia Rayu Pekerja Terampil

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Malaysia, Senin (6/12), meluncurkan Talent Corporation dengan sejumlah insentif untuk merayu buruh terampil bekerja di negara itu. Langkah itu merupakan upaya terbaru Malaysia untuk membendung sebuah brain drain (larinya para sarjana ke luar negeri) yang sudah mengkhawatirkan.

Saat ini, sebanyak 700.000 orang Malaysia bekerja di luar negeri, sebuah kelompok angkatan kerja yang sangat berharga, yang diharapkan pemerintah dapat dimanfaatkan untuk mendorong programnya dalam mentransformasi bangsa berpenduduk 28 juta orang itu menjadi negara dengan ekonomi berpenghasilan tinggi pada tahun 2020.

"Ini hanyal awal. Dengan pembentukan Talent Corporation, kami akan mampu meningkatkan upaya kami dalam memperkuat bakat-bakat Malaysia yang diperlukan dalam rangka transformasi ekonomi kami," kata Perdana Menteri Najib Razak. "Isu-isu talenta sangat luas dan kompleks, sehingga tujuan-tujuan ini tidak dapat dicapai oleh lembaga tunggal," katanya saat peluncuran Corporation Talent yang akan mulai beroperasi pada Januari tahun depan.

Para analis setuju bahwa tidak akan mudah untuk membalik kecendrungan brain drain, yang disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi, politik dan sosial, termasuk kebijakan khusus untuk Muslim Melayu. Banyak dari para profesional meninggalkan Malaysia berasal dari etnis minoritas China dan India-Malaysia.

Najib mengatakan, pemerintah akan memperkenalkan "kartu penduduk" yang baru yang akan memberi pekerja terampil asing dan Malaysia yang telah melepaskan kewarganegaraan mereka, hak tinggal dan bekerja dalam jangka waktu panjang di negara itu. Kartu itu, diperbaharui setiap 10 tahun dan diterapkan April mendatang, akan memungkinkan pemegangnya untuk tetap di negara itu tanpa terikat dengan seorang majikan.

Pemerintah juga akan menghapus peraturan saat ini yang menuntut siswa yang menerima beasiswa dari pemerintah untuk kembali dan bekerja sebagai pengawai negeri. Penghapusan aturan itu akan memungkinkan mereka untuk bekerja di sektor swasta. Najib mengatakan, pemerintah tidak hanya menargetkan kembalinya warga Malaysia yang bekerja di luar negeri, terutama di Singapura dan Hong Kong, tetapi juga akan fokus pada mempertahankan bakat yang ada di negeri.

Ia menolak untuk menetapkan target terkait berapa banyak pemerintah Malaysia berharap bisa menarik kembali warganya yang telah 'lari' ke luar negeri dengan adanya program baru itu. Perdana menteri sendiri akan mengepalai dewan pengawas yang akan mengawasi perusahaan tersebut.