Demokrasi Bukan Paksaan

Nusa Dua, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, demokrasi bukan sesuatu yang dapat dipaksakan dari luar. Sebaliknya, demokrasi harus ditumbuhkan dari dalam masyarakat itu sendiri atau melalui pemberian kesempatan dan ruang yang lebih luas serta pemberdayaan masyarakat.

”Demokrasi yang dipaksakan dari luar justru dapat menimbulkan komplikasi politik yang pada akhirnya dapat menguras tenaga dan daya dorongnya,” kata Presiden Yudhoyono saat membuka Bali Democracy Forum III di Nusa Dua, Bali, Kamis (9/12).

Dalam acara itu, hadir tiga kepala pemerintahan, yaitu Presiden Korea Selatan Lee Myung- bak, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, dan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao. Selain itu, hadir juga para menteri luar negeri serta utusan dari 71 negara dan peninjau lainnya.

”Berbagai fakta perkembangan dan dinamika selama kurun waktu 10 tahun lamanya menunjukkan demokrasi di Indonesia telah menghasilkan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang signifikan,” ujar Presiden Yudhoyono.

Belajar dari pengalaman itulah, lanjut Kepala Negara, demokrasi bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya.

Presiden Yudhoyono memaparkan pengalaman demokrasi di Indonesia sejak reformasi tahun 1998-1999, yang telah mengubah tatanan politik, tata kelola pemerintahan, dan etika bernegara.

Presiden memberikan contoh, antara lain, mulai dari perubahan sistem politik yang sentralistik menjadi desentralistik; pemilihan umum yang berlangsung jujur, adil, terbuka, dan transparan; pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung; pemilihan umum kepala daerah; penyelesaian konflik; hingga penanganan kejahatan terorisme.

Menyoroti ketegangan yang terjadi dalam hubungan internasional dewasa ini, Presiden Yudhoyono menyatakan, hal itu banyak disebabkan adanya ketidakpercayaan atau kesalahpahaman.

”Melihat realitas di kawasan, dapat saya katakan, selama ini kerja sama dan integrasi kawasan Asia pada berbagai tingkatan, khususnya di Asia Timur dan Asia Pasifik, lebih terfokus pada aspek ekonomi, yaitu upaya mengatasi kesenjangan pembangunan,” katanya.

Pembangunan politik

Padahal, ujar Presiden, yang diperlukan sekarang secara mendesak adalah upaya untuk mengatasi kesenjangan pembangunan politik yang belum banyak disentuh.

”Jika tidak diantisipasi secara cermat, kesenjangan pembangunan politik itu dapat berujung pada gangguan pembangunan, instabilitas politik, dan ancaman keamanan kawasan,” papar Kepala Negara.

Dalam pidatonya, Presiden Yudhoyono tetap mengingat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. ”Ada satu pesan khusus yang ingin saya kedepankan dalam forum ini. Hari ini, tanggal 9 Desember 2010, merupakan hari yang bertepatan juga dengan Hari Antikorupsi Sedunia,” ujarnya.

Menurut Presiden Yudhoyono, demokrasi yang menyejahterakan rakyat, yang ingin dituju bersama seluruh bangsa, pastilah tidak akan membuka ruang adanya praktik korupsi.

”Sedikit pun tentu tidak ada ruang bagi praktik-praktik korupsi yang dapat menyengsarakan rakyat kita semuanya,” kata Presiden.

Pada bagian lain pidatonya, Presiden Yudhoyono juga menyoroti reformasi arsitektur keuangan dan ekonomi global yang demokratis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, seimbang, dan berkelanjutan, tanpa adanya korupsi.

Dalam pidatonya sebagai Pemimpin Bersama (Co-Chair) Bali Democracy Forum, Presiden Lee Myung-bak memuji demokrasi di Indonesia. Myung-bak juga menceritakan pengalaman demokrasi di Korea Selatan yang telah memberikan kesejahteraan.

”Dengan melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi selama ini, rakyat Korea Selatan sekarang ini lebih sejahtera dibandingkan dengan rakyat Korea Utara,” kata Myung-bak. (har)