JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, memperingatkan pemerintah agar menyerap dan tidak menyepelekan aspirasi puluhan ribu masyarakat Yogyakarta yang turun ke jalan, kemarin, untuk mendukung penetapan Sri Sultan sebagai Gubernur DIY.
Dalam pernyataannya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menganggap aspirasi puluhan ribu orang itu tidak mewakili suara seluruh populasi masyarakat Yogyakarta.
"Aspirasi dari rakyat Jogja yang terefleksikan dari gedung DPRD yang tumpah ruah di Jalan Malioboro adalah aspirasi riil yang mestinya dihormati oleh semua pihak. Saya sarankan Mendagri jangan terkesan menyepelekan," kata Priyo, seusai memimpin Sidang Paripurna, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/12/2010).
Sikap pemerintah yang meremehkan aspirasi masyarakat Yogyakarta itu dinilai kontraproduktif. "Seharusnya apa yang disampaikan masyarakat Yogyakarta itu dihormati sebagai aspirasi yang hidup dan riil di tengah masyarakat," ujar politisi Partai Demokrat ini.
Anggota DPR asal DIY, Totok Daryanto mengatakan, aksi besar-besaran di Yogyakarta harus dijadikan pelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah dalam membahas sebuah UU. Pemerintah, diharapkannya, tidak hanya menggunakan pendekatan legal formal dan prosedural.
"Bicara kearifan lokal, maka butuh kearifan politik. Selama ini, komunikasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih formal. Seharusnya bicara dari hati ke hati untuk menjembatani seluruh persoalan secara tuntas," kata anggota Fraksi PAN ini.
Pimpinan DPR juga diminta ikut turun tangan agar persoalan RUUK DIY segera selesai dan tidak terus menerus menjadi polemik.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang