Pemerintah Sengaja Matikan Kereta Api
Demikian dikatakan peneliti perkeretaapian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Taufik Hidayat, Senin (10/1), saat dihubungi di Balai Yasa Lahat, Sumatera Selatan.
Kalau ada rencana matang, kata Taufik, seharusnya ketika diumumkan penundaan tarif, maka secara bersamaan diumumkan kenaikan dana subsidi atau public service obligation (PSO).
”Andaikata ada penundaan kenaikan tarif dalam empat bulan, ya berikan dana subsidi tambahan selama empat bulan itu,” kata Taufik.
Jika ada tambahan dana subsidi, dana itu pun hanya sekadar mempertahankan kondisi buruk kereta ekonomi. ”Sulit ada perbaikan karena dana yang dibutuhkan besar,” ujar Taufik. Dana PSO dari Kementerian Perhubungan hanya Rp 639 miliar, sementara dana yang diusulkan PT KAI Rp 775 miliar.
Sementara itu, PT Pelni yang hanya membawa 4,1 juta penumpang per tahun mendapat PSO senilai Rp 900 miliar. Padahal, PT KAI dengan PSO sebesar Rp 639 miliar setiap tahun harus mengangkut 144,89 juta penumpang KRL ekonomi, 43,96 juta penumpang kereta lokal, dan 19,35 juta penumpang kereta ekonomi jarak jauh.
Taufik memang bersikeras supaya kenaikan tarif ditunda selama standar pelayanan minimum belum diberlakukan. ”Tetapi, tanpa tambahan dana subsidi, jangan pernah menuntut pelayanan yang optimal,” ujar Taufik.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Ignasius Jonan mengatakan, tanpa kenaikan tarif kereta atau tambahan dana subsidi, maka nyaris mustahil menyempurnakan pelayanan kereta ekonomi bisa dilakukan.
”Dari tahun 2002 sampai 2011, tarif tak pernah naik. Bahkan, tahun 2009 pemerintah menurunkan tarif karena turunnya harga minyak dunia,” ujarnya.
Sejak 2002, nilai inflasi juga merangkak naik. ”Saya pikir, inflasi dari 2002 hingga sekarang lebih dari 50 persen. Kalau tarif tidak naik, ya bagaimana?” ujarnya. Berdasarkan hitungan kasar, tingkat inflasi dari tahun 2002 hingga 2010 sekitar 72 persen.
Sementara itu, tarif listrik pada 2003 sebesar Rp 460 per kWh dan naik menjadi Rp 631,43 kWh pada 2009. Sedangkan harga solar naik dari Rp 900 per liter menjadi Rp 4.500 per liter.
”Itu pun jatah solar bersubsidi dibatasi pemerintah sehingga ada kalanya untuk menjalankan kereta ekonomi kami harus menggunakan bahan bakar minyak solar industri,” ujar Jonan.
Lebih lanjut Jonan menegaskan, roda kereta pun masih harus diimpor, demikian pula dengan suku cadang lokomotif hingga berbagai komponen elektronik. ”Semua itu membutuhkan dana supaya kondisi keretanya menjadi lebih baik,” ujar Jonan.
