Sudi: Ada Rapor Merah
”Memang ada yang merah rapotnya. Presiden Yudhoyono tentu akan memberikan peringatan dan koreksi agar menteri itu bisa memperbaiki kinerjanya. Tetapi, yang rapotnya merah dan sangat ekstrem tak tertutup kemungkinannya akan diganti,” jelas Sudi kepada Kompas, Rabu (12/1) malam di Jakarta.
Namun, saat ditanya dari kementerian mana yang rapornya merah dan ekstrem atau sangat buruk kinerjanya, Sudi tak mau mengungkapkannya. ”Soal kapan mau diganti, Presiden belum memberikan tanda pula,” katanya lagi.
Sudi membenarkan laporan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto, terkait kinerja para menteri sudah diterima Presiden pada Rabu malam. ”Sebelumnya Presiden juga sudah menerima laporan evaluasi kinerja dari UKP4 dan sebagian disampaikan Presiden pada sejumlah menteri,” katanya.
Seusai mengikuti rapat yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Kuntoro mengaku laporan evaluasi UKP4 sudah dibukukan dan Rabu malam diserahkan kepada Presiden.
Sudi menambahkan, terhadap capaian kerja yang masih kurang dalam pemenuhan targetnya, Presiden akan meminta menteri yang bersangkutan untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang. ”Pokoknya, harus lebih baik lagi,” ujarnya.
Kuntoro yang ditemui, Selasa di Jakarta, juga mengungkapkan, UKP4 masih memberikan rapor merah pada sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II. Rapor merah diberikan karena target program kerja kabinet belum tercapai 100 persen hingga akhir tahun lalu.
”Masih ada yang diberi warna merah. Tetapi, saya tak bisa menyebut kementerian dan lembaga mana maupun berapa yang masih tak tercapai targetnya,” ungkap Kuntoro. Jumlah kementerian dan lembaga yang dievaluasi UKP4 sebanyak 47 unit.
”Penyebabnya bermacam-macam sehingga target program tak tercapai. Namun, UKP4 memberikan catatan dari penyebabnya itu. Catatan yang disampaikan kementerian dan kelembagaan itu tak akan mengubah penilaian UKP4,” kata Kuntoro.
Kuntoro membenarkan, beberapa faktor memang memengaruhi kegagalan pencapaian target program itu. Faktor itu antara lain keterkaitan dengan kementerian lain, seperti masalah regulasi dan pencairan anggaran, serta kehati-hatian dalam menjalankan proyek.
Ia juga menyatakan tak tahu-menahu apakah penilaian dari UKP4 itu akan memengaruhi perombakan (reshuffle) kabinet.
Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa meminta Presiden Yudhoyono mengganti menteri yang dianggap membebani dan berkinerja buruk. Apalagi menteri itu sudah diberi beberapa kali kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya.
Menurut dia, UKP4 sudah beberapa kali melakukan evaluasi. Hasil evaluasi itu pun sudah diserahkan kepada Presiden, tetapi sampai kini belum ada perombakan kabinet. Presiden tak serta-merta mengganti menteri yang memiliki rapor merah atau berkinerja buruk.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta menambahkan, seharusnya Presiden mempertimbangkan juga penilaian publik dalam melakukan perombakan kabinet, tak hanya dari penilaian UKP4.
