Revisi Regulasi Rotan

Jakarta, Kompas - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Rotan perlu direvisi. Kebijakan yang semula dimaksudkan mendorong peningkatan nilai tambah, ternyata menyulitkan industri rotan di dalam negeri dalam penyediaan bahan baku.

Menurut anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ahmad Ramadhan Siregar dalam diskusi forum jurnalis KPPU di Jakarta, Kamis (27/1), KPPU telah menyampaikan surat saran dan pertimbangan kepada Presiden RI melalui surat nomor 263/K/ XII/2010 tertanggal 28 Desember 2010, terkait kebijakan ekspor rotan. ”Namun, hingga kini belum ada tanggapan dari pemerintah,” ujarnya.

Saran yang disampaikan KPPU, antara lain, pertama, dalam menetapkan ketentuan kuota ekspor yang mengacu pada potensi lestari rotan, kemampuan memasok industri hulu rotan, dan daya serap industri pengolahan rotan dalam negeri, seharusnya menggunakan data terpusat. Data ini harus diperbarui secara berkala.

Kedua, pemerintah hendaknya menetapkan batas produksi agar suatu daerah dapat dikategorikan sebagai wilayah penghasil rotan. Dengan demikian, pemerintah memberi peluang ekspor bagi wilayah penghasil rotan lainnya.

Ketiga, mengembalikan kewenangan penerbitan bukti pasok kepada pemerintah. Hal ini untuk mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan posisi dominan dan mempermudah pengawasan dari pemerintah.

Keempat, meningkatkan sosialisasi tentang kesempatan ekspor bagi rotan yang tidak terserap di dalam negeri. Dengan begitu, pasar dapat terbuka bagi petani dan eksportir rotan.

Rekomendasi KPPU tersebut dibuat berdasarkan pada berbagai data. Indonesia merupakan pemasok 80 persen bahan baku ke industri rotan dunia.

KPPU menilai, potensi tersebut tidak sejalan dengan keadaan industri rotan saat ini.

Data Kementerian Perdagangan menyebutkan, tahun 2004- 2009 volume ekspor bahan baku rotan turun. Tahun 2004 volume ekspor mencapai 33.970 ton, sedangkan 2009 hanya 27,863 ton.

”Ironisnya, industri hilir rotan juga mengalami penurunan nilai ekspor, dari 347 juta dollar AS pada 2005 menjadi 188 juta dollar AS pada 2009,” kata Ramadhan.

Wajib pasok

Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Polah Tjahyono di Yogyakarta mengatakan, nilai ekspor industri rotan Indonesia menurun drastis. Hal ini, antara lain, karena adanya rotan imitasi.

”Pemerintah harus tetap mengawasi sistem wajib pasok bagi industri dalam negeri. Walaupun rekomendasinya baik, KPPU harus jeli melihat banyaknya eksportir nakal yang ujung- ujungnya bisa semakin menghancurkan daya saing industri,” kata Ambar. (OSA)