Presiden Harus Ambil Alih

JAKARTA, KOMPAS.com — Berulangnya peristiwa penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah dinilai sebagai akibat dari ketidakseriusan pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Terakhir, sekelompok massa menyerang jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2/2011). Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengambil alih penuntasan kasus tersebut dengan membentuk tim investigasi khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto.

"SBY harus melakukan kepemimpinan sendiri, tidak diserahkan kepada mekanisme yang seperti sekarang, ke Kementerian Agama-lah, ini, ini. Harus ada tim investigasi khusus, kalau saya sarankan dipimpin langsung oleh Pak Djoko," tegas anggota Fraksi PDI-P ini di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/2/2011).

Eva mengatakan, fraksi dan partainya menyesalkan lemahnya respons pemerintah yang hanya prihatin dan mengecam tragedi penyerangan di Cikeusik. Namun, tak ada terobosan terhadap persoalan yang dianggapnya sudah dalam kategori darurat tersebut.

Oleh karena itu, tim investigasi yang langsung dipimpin Menkopolhukam akan bertugas menuntaskan persoalan sehingga peristiwa yang sama tak akan terulang. Tim ini diharapkan memiliki hasil yang signifikan dalam perbaikan SOP deteksi awal konflik, antisipasi, dan penanganan untuk sebuah konflik sejenis. Nantinya, SOP tersebut dapat mengikat kementerian terkait, pemerintahan daerah, dan kepolisian.

Tim yang terdiri dari kementerian dan institusi terkait bekerja memonitor penuntasan kasus Cikeusik dan mendiskusikan efektivitas SKB.

"Kepala negara yang memantau. Kira-kira gambarannya seperti Wapres memimpin tim untuk Gayus. Kalau ada yang bertanggung jawab kan bisa ditanyai. Harusnya seperti itu, ada penanggung jawab, ada time frame. Jadi ada tindakan, tak hanya statement," ujarnya.